JAKARTA. Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan mengaku pernah mengatakan kepada Rudi Rubiandini selaku Kepala SKK Migas saat itu bahwa Pertamina telah memberikan uang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Karen meminta kepada Rudi agar Pertamina tidak lagi ditagih uang.

Pernyataan ini merupakan keterangan Karen dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat saat pemeriksaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu.

Keterangan ini dibenarkan Karen saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang SKK Migas dengan terdakwa Rudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (4/3/2014).

Mulanya, hakim mengonfirmasi BAP Karen dalam persidangan. "Keterangan Saudara waktu itu, Pertamina sudah memberikan ke DPR, jadi jangan lewat Waryono lagi, jangan ditagih lagi, ada begitu?" tanya hakim kepada Karen.

"Ada," kata Karen membenarkan BAP-nya yang dibacakan oleh anggota majelis hakim.

Namun, menurut Karen, pemberian Pertamina kepada DPR itu tidak benar. Pernyataan itu dia sampaikan kepada Rudi hanya sebagai siasat agar tidak didesak lagi. "Itu siasat untuk menghentikan pembicaraan kepada Pak Rudi," ujarnya.

Menurut Karen, permintaan uang itu disampaikan Rudi melalui telepon sekitar 12 Juni 2013. Dalam pembicaraan melalui telepon tersebut, kata Karen, Rudi menyampaikan kepadanya bahwa akan ada pengesahan APBN Perubahan untuk Kementerian ESDM sekitar Juni 2013.

"Beliau menyampaikan buka kendang, tutup kendang dari Pertamina," sambung Karen.

Ketika itu, Karen mengaku tidak tahu istilah "buka tutup kendang" yang disampaikan Rudi. Namun, belakangan Karen mengaku tahu kalau yang dimaksudkan dengan buka-tutup kendang itu berupa pemberian uang kepada DPR untuk pengesahan APBN P 2013.

"Saat itu memang ada RDP (rapat dengar pendapat) kepada Komisi VII, saya tidak mengerti apakah ini untuk Komisi VII, atau Banggar DPR. Buka 150.000 dollar AS, tutup kendang 150.000 dollar AS," tutur Karen.

Dia juga mengatakan bahwa ketika meminta uang, Rudi sempat mengancam akan melaporkan Karen kepada menteri. Namun, Karen tidak menyebutkan menteri yang dimaksudkan Rudi tersebut. Menurut Karen, Pertamina tidak akan memberikan uang kepada DPR terkait pengesahaan RAPBN atau APBN Perubahan karena pembiayaan Pertamina bukan berasal dari APBN. (Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan