KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana membuka rekening secara massal untuk 200 juta masyarakat di Indonesia dalam waktu dekat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembukaan rekening baru ini juga bertujuan untuk memperkuat ekosistem pemberian bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Luhut menjelaskan pemerintah memang berencana menghapus pemberian bantuan sosial berupa barang. Sebagai gantinya bantuan sosial akan dikirim langsung berupa uang yang dikirimkan ke rekening-rekening baru ini.
Baca Juga: Ini Cara Baru Pemerintah Pungut Pajak dari Platform Digital "Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, produk lagi.Tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden," kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (10/9/2026). Menurut Luhut, kebijakan baru ini diharapkan bisa lebih berdampak dan dirasakan oleh masyarakat miskin yang mencapai 50 juta orang. Luhut juga menyebut pemerintah secara bersaman terus memperkuat data perlindungan sosial menggunakan teknologi digital. Luhut mengakui digitalisasi ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah, salah satunya terkait pengawasan agar bansos yang ditransfer langsung ke rekening tersebut tidak disalah gunakan. "Kita masih mikir apakah nanti berikan kupon sehingga tidak boleh judi online. Jadi hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin segala macam," tegasnya. "Jadi di lapangan nanti akan jadi market mekanism, jadi membuat kita lebih transparan, membuat kita lebih adil dan membuat kita lebih, ya kurang korupsi pasti karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia," lanjutnya. Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 11 triliun untuk membuka 200 juta rekening masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa anggaran ini akan bersumber dari APBN. Namun pihaknya menyebut pelaksanannya akan dilakukan secara bertahap. "Totalnya kalau 200 juta penduduk itu anggarannya yang disiapkan sekitar RP 11 triliun," kata Airlangga dijumpai di Istana Kepresidenan, Rabu (9/9/2026). Terkait dengan kepemilikan rekening, Airlangga belum memberi keterangan detil siapa saja yang nanti akan dibukakan rekening baru ini. Menurutnya, pemerintah akan melakukan rapat konsolidasi terlebih dahulu bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait hal ini.
Rapat tersebut turut membahas terkait nasib penerima yang sebelumnya yang juga telah memiliki rekening bank yang ditunjuk yakni BSI dan BRI. "Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun BSI. Nanti yang punya multiple account juga kita lihat. Tetap dapet juga," tegasnya.
Baca Juga: Konsumen Semakin Optimistis Terhadap Prospek Ketersediaan Lapangan Kerja ke Depan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
