KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) turut menanggapi rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang akan dijalani PT Pertamina (Persero), khususnya di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, kebijakan penghapusan Premium bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tahun 2017 lalu sebenarnya sudah ada kebijakan pengetatan konsumsi Premium di area Jamali. Namun, kebijakan tersebut hanya bertahan sampai pertengahan 2018 karena permintaan Premium melonjak saat Lebaran.

Rencana penghapusan Premium sebenarnya sejalan dengan mandat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. 20 Tahun 2017. Dalam beleid tersebut, masyarakat diharapkan mengkonsumsi BBM dengan research octane number (RON) minimal 91. Adapun Premium memiliki nilai RON 88.

Baca Juga: Pengamat: Penghapusan BBM jenis premium perlu diimbangi penurunan harga pertamax

Tulus juga menilai, sudah seharusnya Premium ditinggalkan oleh masyarakat. Di dunia pun, tinggal 7 negara lagi yang masih mengkonsumsi Premium, salah satunya Indonesia.

Penggunaan Premium dianggap sudah tidak sesuai dengan semangat perbaikan kondisi lingkungan yang terus digaungkan oleh negara-negara global. Memburuknya kualitas udara yang terjadi di beberapa kota besar Indonesia, termasuk Jakarta, sebagian besar disebabkan oleh polusi transportasi darat yang menggunakan BBM beroktan rendah, salah satunya Premium.

“75% pencemaran udara disebabkan oleh transportasi darat, khususnya kendaraan pribadi yang menggunakan BBM tidak ramah lingkungan. Kualitas udara yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat,” ungkap dia, Minggu (15/11).

Baca Juga: Formula EOR Blok Rokan terganjal restu Chevron? Begini kata Pertamina

Tulus yakin, secara umum Pertamina memiliki keandalan infrastruktur sehingga siap untuk mewujudkan penggunaan BBM ramah lingkungan. Sehingga dengan kata lain, seharusnya Pertamina sudah siap apabila Premium jadi dihapus.

Editor: Tendi Mahadi