KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong agar pemerintah tetap meneruskan dan bahkan meningkatkan program-program kerakyatan seperti yang sudah berjalan selama ini. 

Ketua Fraksi PAN DPR RI sekaligus Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, program-program bansos sangat diperlukan dan diminati oleh masyarakat. 

"Secara logis, sesuatu yang sudah baik dan sangat diminati sudah sepantasnya dilanjutkan, ditingkatkan, dan diintensifkan," kata Saleh saleh dikonfirmasi Kontan.co.id, Rabu (3/1).

Baca Juga: Ada Usulan Penyaluran Bansos Ditunda, Jubir TKN: Kasihan Rakyat Kecil

PAN sendiri menilai sangat aneh jika ada beberapa pihak yang ingin menghentikan sementara bansos dan jaring pengaman sosial ini. Menurutnya, semua menyadari bahwa bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dimana membantu masyarakat di tengah kesulitan ekonomi sangat dijamin oleh konstitusi. 

"Lalu kenapa ada pikiran dan usulan untuk menghentikannya? Usulan dan pikiran seperti itu sangat tidak bijak. Tidak berorientasi bagi kepentingan fundamental warga negara, terutama mereka yang memang sangat membutuhkan," jelas Saleh. 

Saleh menambahkan, PAN bahkan mengusulkan agar bantuan-bantuan sosial bisa semakin diperluas penerimanya. Faktanya, masih banyak anggota masyarakat yang membutuhkan dan berharap mendapatkan bantuan tersebut. 

"Nah, kalau diperbanyak, itu baru tepat. Dengan begitu, semua yang berhak bisa mendapatkan hak yang sama sebagai penerima. Tugas negara adalah untuk memastikan agar semua anggota masyarakat terlindungi," ujarnya. 

Program pemberian bansos, BLT Elnino, dan penyerahan sertifikat tanah adalah program yang telah berjalan sejak lama. Menurutnya, program-program tersebut melengkapi bansos lain seperti PKH, KIS, KIP, bantuan modal usaha, bantuan lansia, dan lain-lain yang menjangkau puluhan juta rakyat Indonesia. 

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, bansos diturunkan ketika masyarakat membutuhkan dan saat ini masyarakat memang membutuhkannya. Di tahun lalu bansos itu diturunkan sesuai kebutuhannya serta kepentingan di masyarakat. Dimana penyaluran bansos sebelumnya tidak pernah ada penolakan atau keberatan dari pihak-pihak tertentu. 

"Saat ini di saat masyarakat membutuhkan tiba-tiba ada kalangan masyarakat yang merasa keberatan dengan turunnya bansos karena dikhawatirkan politisasi. Saya tidak melihat aspek politisasinya karena secara teratur bansos diturunkan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan saat ini masyarakat memang membutuhkannya," jelas Eddy. 

Baca Juga: Pemerintah Mulai Salurkan Bantuan Pangan Beras 2024, Diberikan untuk 22 Juta KPM

Eddy menegaskan penyaluran Bansos sudah dilakukan sejak awal masa jabatan Presiden Jokowi dan bukan hanya dilakukan saat ini saja. Menurutnya bansos dan BLT diberikan di saat masyarakat memang membutuhkan. Adapun saat ini Ia menilai daya beli masyarakat tengah menurun. Sehingga perekonomian harus digerakkan. 

Pimpinan Komisi VII DPR RI tersebut juga menolak pihak-pihak yang menuduh Bansos sebagai personalisasi Presiden Jokowi. Menurut Eddy, Bansos adalah bagian dari komitmen dan prinsip Presiden untuk membantu rakyat yang tidak mampu. 

Diketahui Tim Pemenangan salah satu pasangan calon Capres dan Cawapres mengusulkan agar ada penundaan penyaluran bantuan sosial di tengah tahun politik. Dimana penyaluran bansos diharapkan dapat ditunda hingga masa Pemilu rampung. 

Hal tersebut lantaran adanya kekhawatiran adanya politisasi dari adanya penyaluran bantuan sosial di tahun politik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .