KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia dikabarkan tengah mengantisipasi kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS). Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah siap membatasi impor gandum dan kedelai untuk merespons proteksi dagang AS terhadap barang komoditas ekspor Indonesia seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Yus'an, Direktur Eksekutif Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) menilai kepentingan dari pembatasan ini harus dilihat secara lebih luas. "Pemerintah saya lihat tidak akan bertindak secara gegabah," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (11/3).

Menurutnya, intrik akibat proteksionisme AS ini lebih berefek kepada industri baja dan alumunium yang bakal menjadi pasar produk yang sebelumnya dibanjiri ke Amerika. "Selain itu juga yang patut dipertimbangkan ialah penggunaan kedelai mayoritas oleh Industri Kecil Menengah (IKM) tahu dan tempe yang dalam hal ini langsung masyarakat kecil," tuturnya.

Asosiasi berharap pemerintah bisa memikirkan dampak lebih lanjut sebab produksi tahu dan tempe ialah produksi harian. "Saya lihatnya hal ini tidak serta merta perang. Ini lebih kepada bagaimana menjaga hubungan bilateral," sebut Yus'an.

Selama ini, AS menyuplai kebutuhan kedelai segar untuk Indonesia guna keperluan bahan makanan. Sementara kedelai jenis bungkil didapat dari Argentina dan Brazil.

Kata Yus'an, lebih kurang ada 2,3 juta ton setiap tahun kedelai AS yang diimpor ke Indonesia. Di mana jumlah produksi tempe dan tahu dalam negeri mencapai 600.000 ton - 700.000 setahunnya.

"Jumlah itu tidak sebesar China yang bisa mengimpor hampir 900 juta ton dari AS. Di Asean, impor kedelai Indonesia masih di bawah Vietnam, hanya sejajar dengan Thailand," bebernya. Adapun saat ini, bagi Yus'an, pelaku kedelai masih belum terlalu khawatir mengingat kondisi saat ini juga tahun politik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie