KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga saat ini mengaku masih mengkaji kebijakan-kebijakan yang mendukung pendapatan devisa. Sebagaimana dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat bersama di Istana, Senin (25/6).

"Ya belum, sedang di godok oleh tim. Sabar ya," kata Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK Anto Prabowo saat dihubungi Kontan.co.id melalui pesan singkat, Selasa (26/6).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan pemerintah akan terus mendorong pendapatan devisa negara untuk membantu neraca pembayaran dari sisi transaksi berjalan.

"Tadi bicara juga dengan Bapak Presiden bahwa kalau perekonomian ingin maju terus, tapi transaksi berjalan tetap bisa dijaga dari sisi defisitnya," ungkapnya.

Maka itu, pemerintah akan memperkuat kebijakan-kebijakan yang mendukung industri pengundang devisa. Seperti halnya dari sisi pariwisata dan industri yang mensubstitusi impor.

Sekadar tahu, untuk rapat internal ini, selain memanggil Menkeu, Presiden Joko Widodo juga memanggil Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Otoritas Jasa Keuangan.

Tak hanya Sri Mulyani, rapat internal juga dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membahas terkait dengan kebijakan devisa yang akan dilakukan.

Guna meningkatkan substitusi impor sektor pariwisata dan industri, pemerintah sejauh ini melakukan upaya memperkuat kebijakan mendukung industri pengundang devisa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto