KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai, sistem lelang komoditas yang disiapkan menjadi Peraturan Menteri Perdagang akan punya kekurangan. Pasalnya, sistem lelang akan memerlukan biaya tinggi.

“Sistem lelang juga punya kekurangan seperti biaya lelang yang tinggi karena biasanya perlu marketing yang memadai agar harga lelang tidak terlalu rendah,” ujar Shinta kepada Kontan, Minggu (6/8).

Selain itu, ia bilang persepsi bahwa sistem lelang bisa menekan inflasi tidak sepenuhnya benar karena harga lelang justru bisa menjadi lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Khususnya ketika proses lelang terlalu kompetitif atau dalam kondisi pasokan barang sedang langka.

Baca Juga: Bappebti Konsisten dengan Rencana Kebijakan Ekspor CPO melalui Bursa Berjangka

Kemudian, praktek lelang juga bisa dimanipulasi, misalnya dengan pemalsuan sertifikat standar barang atau dengan adanya pembeli fiktif hanya untuk mendongkrak harga jual.

“Hal seperti itu perlu diwaspadai dan dimitigasi dalam skema lelang yang mau diciptakan pemerintah agar lelang komoditas nanti betul-betul memberikan manfaat yang diharapkan,” tandasnya.

Maka, ia berharap kebijakan teknis pelelangan itu dikoordinasikan dan dikonsultasikan secara inklusif serta memadai kepada seluruh pelaku usaha, baik pelaku usaha sebagai pemasok maupun pembeli, agar kepentingan kedua pihak terwakili dengan baik.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmotko mengatakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang menggodok Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) untuk Pasar Lelang Komoditas supaya mempermudah pengusaha menjual komoditasnya.

Baca Juga: Kemendag Tengah Menggodok Permendag Lelang Komoditas, Ini Kata Kadin

Harapannya, mata rantai perdagangan komoditas bisa dipangkas sehingga harga jual petani bisa menjadi lebih tinggi serta langsung dapat dijual ke konsumen. Dengan Demikian, inflasi dapat ditekan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto