JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku belum menerima surat pemanggilan kembali dirinya oleh Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terkait inefisiensi biaya di Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dahlan dipanggil DPR karena Ia pernah menjabat Direktur Utama PT PLN periode tahun 2009-2011, di masa adanya temuan inefisiensi biaya tersebut. "Saya belum belum terima pemanggilan lagi," kata Dahlan sewaktu ditemui wartawan usai menghadiri Penganugerahan AQP Awards di Kantor Pusat Pertamina , Jakarta, Rabu (7/11). Perlu diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)telah menemukan adanya inefisiensi biaya di PLN yang dianggap merugikan negara sebesar Rp 37,6 triliun. Dalam pemanggilan oleh Komisi VII sebelumnya, Dahlan mangkir sebanyak dua kali.
Soal PLN, Dahlan belum terima panggilan DPR
JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku belum menerima surat pemanggilan kembali dirinya oleh Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terkait inefisiensi biaya di Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dahlan dipanggil DPR karena Ia pernah menjabat Direktur Utama PT PLN periode tahun 2009-2011, di masa adanya temuan inefisiensi biaya tersebut. "Saya belum belum terima pemanggilan lagi," kata Dahlan sewaktu ditemui wartawan usai menghadiri Penganugerahan AQP Awards di Kantor Pusat Pertamina , Jakarta, Rabu (7/11). Perlu diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)telah menemukan adanya inefisiensi biaya di PLN yang dianggap merugikan negara sebesar Rp 37,6 triliun. Dalam pemanggilan oleh Komisi VII sebelumnya, Dahlan mangkir sebanyak dua kali.
