KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana impor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari Amerika Serikat kembali mencuat usai pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut rencana tersebut sebagai bagian dari penguatan pasokan energi nasional.

Namun, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Djoko Siswanto menilai Indonesia saat ini belum memerlukan tambahan impor LNG.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, secara prinsip pemerintah tetap mengedepankan pemanfaatan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Indonesia Mulai Babak Baru Energi Bersih: Hidrogen Hijau di Ulubelu

“Secara ideal, kita ini ingin meningkatkan kemandirian dalam negeri. Jadi akan sangat bagus kalau kita produksi sendiri, kita manfaatkan sendiri,” kata Dadan ditemui di Kantor BPH Migas, Jumat (11/4).

Baca Juga: Negosiasi Kebijakan Tarif Resiprokal, Indonesia akan Impor LNG dan LPG dari AS

Menurut Dadan, tantangan utama saat ini ada pada sisi suplai LNG nasional. Meski sebagian besar produksi LNG dalam negeri telah terikat kontrak ekspor jangka panjang yang diteken di masa lalu, konsumsi domestik terus meningkat.

“Ini yang sekarang kita coba lakukan, kita sudah berhasil untuk 3 bulan pertama ini untuk memastikan suplai-suplai LNG di dalam negeri itu dengan mengoptimalkan produksi yang ada di dalam negeri," jelasnya.

Terkait rencana impor LNG dari AS, Dadan menegaskan langkah tersebut bukan untuk menambah volume konsumsi LNG nasional, melainkan mengalihkan kontrak-kontrak impor yang selama ini dilakukan dari negara lain.

Baca Juga: LNG Trading Jadi Bisnis Menjanjikan, PGN Raih Pendapatan US$ 3,8 Miliar di 2024

“Tidak nambah yang kuota, yang ke masyarakatnya,” katanya.

Lebih lanjut, Dadan bilang pembahasan impor LNG dari AS masih dalam tahap penjajakan dan akan melibatkan badan usaha secara langsung.

“Ya kalau urusan komersialnya nanti kan ada di badan usaha. Kita selalu menghormati baik sebagai badan usaha maupun sebagai negara, itu kita akan hormati masalah-masalah seperti itu. Kita sedang menjajaki dan nanti juga ada perjanjian pemerintah juga dengan Amerika, ada perjanjian kontrak antara badan usaha untuk yang LPG-nya," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News