Soal Rencana Larangan Vape, Begini Kata Asosiasi Konsumen Vape



KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo) meminta pemerintah mempertimbangkan dampak pelarangan rokok elektrik atau vape terhadap konsumen dan pelaku usaha legal. Kebijakan pelarangan berisiko mengalihkan permintaan ke produk ilegal yang justru lebih sulit diawasi.

Bendahara Akvindo, Aji Taufik Nur Setiawan mengatakan, penanganan penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkotika harus diarahkan kepada pelaku dan jaringan peredaran ilegal. Menurutnya, tindakan segelintir pihak tidak seharusnya menjadi dasar untuk memberikan stigma kepada seluruh industri maupun konsumen vape.

“Negara harus tegas terhadap penyalahgunaan, tetapi juga harus memberikan perlindungan dan kepastian kepada konsumen yang selama ini mengakses produk melalui jalur legal. Kami perjuangkan perlindungan konsumen melalui kebijakan yang rasional, terukur, dan bertanggung jawab,” ujar Aji dalam konferensi pers industri rokok elektrik nasional di Jakarta, Senin (16/11/2026).


Baca Juga: Penjualan Vape Tertekan, Asosiasi Kesulitan Memproyeksikan Bisnis hingga 2027

Ia menegaskan Akvindo menolak segala bentuk penyalahgunaan produk maupun perangkat rokok elektrik untuk konsumsi dan peredaran narkotika. Asosiasi juga mendukung aparat penegak hukum melakukan pengawasan, penyelidikan, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar hukum.

Aji juga meminta pemerintah membedakan produk rokok elektrik yang diperdagangkan secara legal dengan perangkat yang disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika. “Penyalahgunaan suatu produk oleh pihak tertentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menggeneralisasikan seluruh pelaku usaha maupun industrinya sebagai bagian dari kejahatan narkotika,” kata Aji.

Dalam pemaparannya, Aji menyebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menyatakan tidak menemukan narkotika dalam produk rokok elektrik legal. Ia juga menyampaikan bahwa Bareskrim Polri menyatakan seluruh produk rokok elektrik legal bebas dari narkoba.

Berdasarkan hal tersebut, Aji berpandangan bahwa penindakan perlu difokuskan pada produk ilegal dan pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan.

Aji menyinggung penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Agustus 2023 yang dilakukan melalui survei di Pulau Jawa dan Bali. Penelitian tersebut menemukan angka 2,48% terkait populasi rokok elektrik ilegal. Ia berharap temuan itu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan sekaligus mendorong upaya pemberantasan produk ilegal.

“Kami harap ini juga menjadi perhatian dan Akvindo siap untuk berperan serta dalam pemberantasan produk ilegal maupun penyalahgunaannya,” ujarnya.

Selain persoalan narkotika, Akvindo mendukung pembatasan akses rokok elektrik bagi anak di bawah umur. Aji menegaskan vape bukan produk untuk anak-anak dan tidak seharusnya diperjualbelikan kepada kelompok tersebut.

Baca Juga: 5 Asosiasi Vape Teken Pakta, Perketat Penjualan Produk ke Konsumen

Akvindo mendukung penerapan pembatasan usia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemeriksaan usia pembeli, pengawasan penjualan, serta penindakan terhadap usaha yang melanggar.

Untuk memperkuat kepatuhan, Aji mendorong kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, distributor, produsen, dan peritel. Ia menilai pelanggaran oleh penjual harus ditindak sesuai hukum, tetapi tidak semestinya menjadi alasan untuk menghentikan seluruh pelaku usaha yang telah mematuhi peraturan.

Aji mengingatkan pembatasan atau pelarangan rokok elektrik berpotensi berdampak terhadap mata rantai ekonomi yang lebih luas. Industri ini tidak hanya melibatkan produsen dan pemilik merek, tetapi juga distributor, pelaku UMKM, pemilik toko, pekerja ritel, penyedia jasa, hingga keluarga yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan usaha tersebut.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News