KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menjual hotel-hotel milik BUMN. Hal itu disampaikan Ketua Satgas Perumahan Tim Transisi Prabowo-Gibran Hashim Djojohadikusumo.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan setuju dengan penjualan hotel-hotel BUMN tersebut. Menurutnya, tidak ada urgensi hotel milik BUMN, tidak strategis, dan tidak terkait dengan hajat hidup orang banyak, seperti tujuan pendirian BUMN.

Dengan begitu akan lebih banyak positifnya. BUMN bisa lebih fokus pada sektor usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan strategis atau selaras dengan program pemerintah.

"Jadi, biarkan bisnis perhotelan dikelola swasta. Beri ruang juga swasta untuk berkembang. Jangan semua sektor ada bisnis BUMN yang pada akhirnya mengandalkan "kebaikan hati" pemerintah," ujar Herry kepada Kontan, Selasa (3/9).

Baca Juga: Kinerja Bisnis Hotel Berpotensi Melesat pada Kuartal IV-2024, Ini Faktor Pendorongnya

Herry menambahkan, hotel milik BUMN dari sisi ekonomi juga tidak banyak menopang. Jika melihat Laporan Keuangan In-Journey tahun 2023, usaha perhotelah hanya menyumbang pendapatan Rp 71 miliar dari 27 hotel yang dikelola. 

Berarti, rata-rata setiap hotel berpendapatan Rp 2,6 miliar dalam setahun. 

"Ini sangat rendah. Jadi tidak banyak memberikan manfaat, baik secara ekonomi, sosial, maupun kepentingan program pemerintah," ucap Herry.

Sebab itu, lanjut Herry, rencana pemerintahan mendatang untuk menjual hotel-hotel milik BUMN mesti disertai dengan pembubaran BUMN yang bergerak di bidang perhotelan.

Baca Juga: Rencana Penjualan Hotel BUMN, PHRI Sebut Ini Baik untuk Swasta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Sulistiowati