KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) masih harus menunggu kejelasan pendanaan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut langkah tersebut bisa saja dilakukan dalam waktu dekat, asalkan tersedia pembiayaan yang memadai dengan bunga yang kompetitif.

“Negara saat ini sedang butuh uang, mau pensiun dini PLTU besok pagi? Saya bisa pensiunkan. Tapi ada tidak pendanaan yang mau biayai? Bank-bank dunia mau kasih uang untuk Indonesia? Kasih uang dan bunga murah, saya pensiunkan," kata Bahlil di Jakarta, Senin (26/5).

KB Bank Ajak Generasi Muda Kembangkan Ekonomi Kreatif Melalui Program GenKBiz

Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan memaksakan pensiun dini PLTU jika skema pembiayaannya justru membebani negara, masyarakat, atau PT PLN (Persero).

Baca Juga: Ini Bocoran RUPTL 2025-2034: Tidak Ada Pensiun Dini PLTU

Menurutnya, teknologi untuk pensiun dini PLTU membutuhkan biaya tinggi yang tak bisa dipaksakan begitu saja tanpa skema pendanaan yang matang.

Saat ini, satu-satunya proyek pensiun dini PLTU yang masuk dalam rencana pemerintah adalah PLTU Cirebon-1.

“Hanya satu pensiun dini, yang Cirebon-1. Yang lainnya beluma ada,” ujar Bahlil.

PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 MW tersebut akan dipensiunkan tujuh tahun lebih awal dari kontrak karena mendapat dukungan pembiayaan dari Asian Development Bank (ADB).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News