KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo bertemu dengan pimpinan MPR membahas rencana amandemen UUD 1945. Jokowi meminta agar seluruh pihak memberikan kesempatan kepada MPR untuk bekerja. Hal itu tanpa mengesampingkan kajian dan menampung usulan.

"Berikan kesempatan kepada MPR untuk bekerja, melakukan kajian, menampung usulan-usulan yang ada," ujar Jokowi di Istana Merdeka seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (16/10).

Baca Juga: Jokowi dinilai ingin segel dukungan dari 70% anggota parlemen

Jokowi menegaskan perlunya kajian dalam rencana amandemen tersebut. Hal itu untuk menjadi dasar ilmiah agar amandemen dapat dipahami.

Selain kajian, Jokowi juga meminta agar MPR terbuka terhadap usulan. Usulan yang ditampung dari seluruh elemen masyarakat baik masyarakat umum, tokoh, mau pun akademisi.

"Usulan-usulan itu harus ditampung, masukan-masukan ditampung, sehingga bisa dirumuskan," terang Jokowi.

Hal itu pun dipahami oleh pimpinan MPR yang hadir. Ketua MPR Bambang Soesatyo bilang pembahasan tersebut akan dilakukan dengan cermat dan menampung semua aspirasi.

Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Presiden. Hal itu mengingat presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan terkait amendemen ini.

"MPR tidak dalam posisi yang buru-buru. Kami akan cermat betul menampung seluruh aspirasi," jelas politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet tersebut.

Baca Juga: Pelantikan Jokowi-Ma'ruf akan dihadiri oleh seluruh mantan Presiden RI

Selain masalah amandemen, pertemuan Jokowi dengan MPR juga membahas mengenai pelantikan. Bamsoet bilang sejumlah kepala negara akan hadir dalam pelantikan Jokowi - Ma'ruf Amin 20 Oktober 2019 mendatang.

Mereka yang sudah dipastikan hadir antara lain kepala negara atau kepala pemerintahan dari beberapa negara ASEAN dan Perdana Menteri Australia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi