Soal Sonangol, DPR akan panggil Menteri BUMN



JAKARTA. Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Hafist Tohir mengatakan pihaknya akan memanggil dan meminta penjelasan dari pemerintah, khususnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait impor minyak dengan Sonangol EP.

"Kami akan panggil ibu Rini, mekanisme penunjukan itu apa modelnya," ujar Achmad, Sabtu (29/11).

Achmad menduga perjanjian kerjasama tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengadaan Barang dan Jasa lantaran kerjasama itu muncul begitu saja.


"Karena tiba-tiba muncul begitu saja tidak boleh itu. Itu berarti tidak sesuai dengan Keppres tentang Pengadaan Barang dan Jasa," tutur Achmad.

Rencana pemanggilan Rini Soemarno ini menyusul adanya perbedaan pernyataan yang disampaikan oleh Rini, Sudirman Said dan Surya Paloh kepada publik mengenai adanya diskon sebesar US$ 15 per barrel minyak.

"Jadi pertama itu diskon 15 US Dollar, kemudian jadi 6 US Dollar, dan hari ini nol (tidak ada diskon)," ucap Achmad.

Hal senada diungkapkan oleh pengamat ekonomi-politik dari Indonesia for Global Justice (IGJ) Hendrajit. Menurutnya kontrak dengan Sonangol EP sarat kepentingan Surya Paloh yang memiliki perusahaan, Surya Energi. “Apalagi Surya Paloh ini sangat berperan di istana, bisa dibilang dia motornya," ujar Hendrajit kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (29/11).

Ia menjelaskan bahwa Sonangol itu kongsi lamanya Surya Paloh. Tahun 2009, Surya Energi dapat pinjaman modal dari China Sonangol International Holding Ltd. Anak usaha Sonangol EP tersebut menyuntikkan dana US$ 200 juta ke Surya Energi untuk menggarap Blok Cepu.

Surya Energi sendiri adalah pemilik 75% saham PT Asri Darma Sejahtera. Sementara 25% saham perusahaan ini dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

"Seharusnya kan kerja sama dengan Sonangol itu G to G jadi harus transparan," jelasnya.

Untuk diketahui, respons teknis Sonangol Asia per tanggal 20 November 2014 dalam menjawab surat Pertamina, per tanggal 18 November 2014 mengenai 'Counter To The Proposed Contractual Volume 2015' mengungkapkan bahwa Sonangol secara tegas menjawab permintaan Pertamina mengenai diskon US$ 15 dolar dari setiap barel yang dibeli Pertamina tidak dapat diberikan, dan masih mengacu ke normal-market price.

Meski sebelumnya Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan kalau pemerintah Indonesia bisa bekerja sama dengan Sonangol karena harga dari Sonangol lebih murah US$ 15 dolar per barel, sehingga ada penghematan hingga 25% untuk impor crude oil. (Imanuel Nicolas Manafe)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan