KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara dan memberikan tanggapan atas pandangan Anggota DPR RI terkait kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan subsidi kendaraan listrik.

Anggota DPR RI menilai, masih banyak hal mendesak yang harus diselesaikan pemerintah dibandingkan dengan memberikan insentif, seperti pemerataan ekonomi hingga pengentasan kemiskinan, dibandingkan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir konsumen kelas atas.

Mengutip laman Infopublik.id, terkait hal tersebut, Sri Mulyani angkat bicara. Dia mengatakan bahwa dukungan terhadap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) itu merupakan upaya untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi.

“KLBB itu merupakan upaya percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, serta penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (30/5/2023).

Selain itu, kata Menkeu, dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri KBLBB juga dilakukan di banyak negara seperti di Amerika Serikat (AS), Eropa, Tiongkok, dan beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. 

Baca Juga: Pemerintah Bebaskan Pajak Kendaraan untuk Mobil Listrik, Begini Respons Toyota

Produsen kendaraan bermotor di banyak negara juga telah berkomitmen untuk beralih memproduksi 100% mobil listrik di 2035-2040.

“Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas,” jelas Menkeu.

Sri Mulyani menegaskan, dukungan untuk pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) juga dilakukan negara maju hingga negara tetangga di Asia.

Melihat semakin banyaknya negara yang meningkatkan industri kendaraan listrik, Sri Mulyani menegaskan Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton saja. Apa lagi Indonesia memiliki modal bahan baku kendaraan listrik yang banyak.

Baca Juga: Mulai 11 Mei 2023, Kendaraan Listrik Dibebaskan dari PKB dan BBNKB

"Indonesia tidak boleh menjadi penonton! Apa lagi Indonesia adalah produsen mineral yang sangat menentukan dunia," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie