KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengarakan, untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut harus didukung pertumbuhan ekonomi merata di seluruh daerah. 

"Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi nasional memperlukan dukungan pertumbuhan ekonomi setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia. Dan sasaran pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting karena sebenarnya pertumbuhan ekonomi bukan hanya di setiap pokok tempat tertentu, tapi pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia," kata Rachmat dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jumat (22/8/2025).

Semakin Inovatif, BPJS Kesehatan Terima Anugerah Bakti Nusantara dari Nusantara TV

Baca Juga: Bappenas Sebut Kenaikan Belanja DAK (Dana Alokasi Khsusus) Dongkrak Ekonomi Daerah

Menurut Rachmat, arah pembangunan tahun 2026 menekankan agenda pemerataan. Hal ini tercermin dari sasaran pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan kawasan barat. Dengan demikian, kontribusi ekonomi dari kawasan timur dapat terus ditingkatkan secara bertahap.

“Wilayah kawasan timur Indonesia yang memiliki potensi seperti Sulawesi dan Maluku juga didorong untuk menjadi motor pertumbuhan dengan melanjutkan pertumbuhan tinggi pada tahun 2026,” ujarnya.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 juga menjabarkan tema pembangunan ke dalam tiga prioritas utama. Pertama, meneguhkan kedaulatan pangan, energi, dan air sebagai fondasi kemandirian bangsa. 

Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi, transformasi digital, dan penguatan daya saing. Ketiga, menjamin inklusivitas pembangunan dengan memastikan kebutuhan dasar seluruh warga terpenuhi.

Rachmad menyebut, sejumlah program prioritas yang menjadi tulang punggung RKP 2026 antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, Koperas Desa Merah Putih, sekolah rakyat, digitalisasi pendidikan, pengurangan kemiskinan terpadu, serta pengendalian dan pengurangan sampah.

Rachmat menegaskan bahwa asumsi dasar ekonomi makro dalam RKP 2026 telah disusun selaras dengan rencana pembangunan nasional. Penyusunan ini juga mempertimbangkan ketidakpastian global sekaligus potensi domestik.

“Saya tekankan kembali bahwa asumsi dasar ekonomi makro dalam RKP-PN tahun 2026 selaras dengan RKP tahun 2026 dan telah mempertimbangkan ketidakpastian global serta potensi domestik melalui berbagai program kebijakan tahun 2026,” kata Rachmat.

Baca Juga: Beda Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2026 Kemenkeu, Bappenas & BI, Mana yang Realistis?

Ia menambahkan, pengendalian perencanaan pembangunan menjadi krusial baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memastikan implementasi berjalan efektif. 

“Pengendalian perencanaan pembangunan nasional menjadi krusial baik di tingkat nasional maupun di daerah untuk memastikan implementasi program berjalan dengan efektif dan terukur,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News