KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menggencarkan pengembangan dan produksi mobil listrik di Tanah Air. Hal ini seiring dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat transisi kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan.

Bahkan, Jokowi menyebut jika 2022 menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mengembangkan ekosistem mobil listrik. Jokowi pun bercita-cita agar Indonesia bisa menjadi pemain penting di industri kendaraan listrik dan bisa menjadi moda transportasi utama.

​Hal ini pun diamini oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Menurut dia, 2022 memang menjadi momen yang pas bagi pengembangan mobil listrik di Indonesia. Terlebih di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia saat ini.

Sebagai informasi, harga minyak mentah dunia telah melonjak di atas US$ 100 per barel untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir saat Rusia menginvasi Ukraina, dan harga minyak terus naik saat konflik meningkat.

Baca Juga: Pemerintah Optimistis Indonesia Bakal Jadi Pemain Kunci di Kendaraan Listrik

Harga minyak WTI mencapai level tertinggi US$ 130,5 per barel awal pekan lalu. Sementara harga minyak Brent diperdagangkan setinggi US$ 139,26 per barel.

"Dengan kenaikan harga minyak mentah, apalagi di atas US$ 100 per barel ini sebenarnya menjadi insentif bagi masyarakat untuk beralih ke mobil listrik. Konsumen di AS sangat tertekan dengan kenaikan harga BBM, sehingga mereka beralih ke mobil listrik yang biaya bahan bakarnya jauh lebih murah," jelas Bhima dalam keterangannya, Kamis (17/3).

Sementara di Indonesia, lanjut dia, pengembangan ekosistem mobil listrik harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Salah satunya dengan memberikan lebih banyak insentif kepada pengembangan mobil listrik.

"Jangan insentifnya justru banyak diberikan kepada LCGC (low cost green car) atau kepada industri otomotif yang bahan bakarnya BBM berupa diskon tarif PPnBM. Ini sebuah kesalahan kebijakan. Sehingga investor mobil listrik menilai regulasi di Indonesia masih mendukung mobil yang bahan bakarnya BBM atau fosil," katanya.

Selain memberi insentif, Bhima menilai pemerintah juga harus menjadi contoh peralihan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Misalkan, pemerintah pusat dan daerah harus menjadikan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas di instansi-instansi pemerintah.

Baca Juga: Begini Target dan Rencana Bisnis Autopedia Sukses Lestari (ASLC) Tahun Ini

"Harus ada Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden, sehingga mobil listrik dan motor listrik saat ini ada di kantor-kantor pemerintahan. Jadi harus dicontohkan dulu oleh pemerintah," ungkapnya.

Terkait dengan kesiapan infrastruktur, fasilitas penunjang, dan harga  kendaraan listrik, Bhima mengakui jika di Indonesia ketiga hal tersebut masih menjadi hambatan besar pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Namun demikian, dia juga mengapresiasi upaya dari BUMN seperti PLN yang terus menambah fasilitas pengisian daya listrik bagi kendaraan masa depan tersebut.

Editor: Tendi Mahadi