JAKARTA. Pemerintah berencana melibatkan pihak independen dalam menghitung kebutuhan hidup layak (KHL) yang selama ini sering memicu konflik antara pengusaha dan buruh.

Muhaimin Iskandar, Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengungkapkan, tim independen tersebut akan melakukan survei yang objektif dan juga ilmiah, sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya analisis ilmiah itu, Muhaimin berharap, pengusaha dan buruh bisa sama-sama sepakat menentukan upah layak. “Selama ini konflik terjadi karena masing-masing mempunyai alat ukur (KHL) sendiri-sendiri," terang Muhaimin usai rapat bersama sejumlah gubernur di kanto Menko Perekonomian, di Jakarta, Jumat (3/2).

Selain itu, Muhaimin akan akan memberdayakan Dewan Pengupahan Nasional untuk melakukan survei secara transparan dan objektif.

Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten mengungkapkan, masalah penetapan upah layak di Banten perlu mendapatkan perhatian serius. Sebab, Banten termasuk sebagai daerah yang memiliki kawasan industri yang memiliki banyak buruh seperti DKI Jakarta dan Bekasi (Jawa Barat).

Namun begitu, ia bilang, penetapan upah di Banten lebih rendah dari upah buruh di DKI Jakarta, dan Bekasi. Atut khawatir, selisih upah yang banyak, bisa memicu kecemburuan sosial buruh. "Sebaiknya upah ketiga wilayah tersebut (Banten, Jakarta, Bekasi) tidak ada yang jomplang," tegas Atut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri