KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani angkat bicara soal salah satu fokus pemerintah dalam menghalau dampak Covid-19 di Indonesia, yaitu sektor keuangan. 

“Karena kita tahu (penanganan) Covid-19 ini akan membutuhkan dukungan sektor keuangan negara ini. Baik dari sisi penanganan kesehatan, sosial ekonomi,” ujar Sri Mulyani Rabu (16/9).

Sejalan dengan itu, Covid-19 yang belum berakhir hingga kini juga membuat sektor korporasi bahkan individual mendapat tekanan. Tak ayal, mereka akan kesulitan dalam membayar pajak sehingga penerimaan negara pun terancam turun di tengah kebutuhan belanja yang juga membengkak. 

Baca Juga: Menteri BUMN: PMN ke perusahaan BUMN dapat antisipasi ekonomi yang terdampak pandemi

Hal ini juga yang mendorong pemerintah akhirnya melebarkan defisit anggaran di atas 3%. Padahal, biasanya pemerintah akan mengikuti kaidah di mana defisit anggaran tidak boleh di atas 3% Produk Domestik Bruto (PDB). 

“Ini kami relaksasi selama 3 tahun, tujuannya agar kami mampu merespons dari sisi belanja maupun penerimaan dan pembiayaan,” tambah Sri Mulyani. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank) tersebut juga mengatakan, dalam merumuskan kebijakan, pemerintah seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Pemerintah dituntut cepat dalam bertindak sekaligus harus berhati-hati karena tak jarang pilihan yang diambil membawa risiko. 

Baca Juga: Anggaran kesehatan mencapai 6,2% dari belanja negara dalam RAPBN 2021

Katanya, pemerintah pernah dihadapkan pada pilihan yang bukan terbaik, tetapi pilihan yang terburuk dan kurang buruk, sehingga kalau melakukan satu pilihan, maka akan ada konsekuensi pada pilihan lain (trade off). 

Editor: Tendi Mahadi