KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tampaknya tak mau menyelesaikan polemik utang selisih harga minyak goreng atau rafaksi migor. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto enggan memberi tanggapan lebih soal rafaksi minyak goreng. 

Bahkan menurutnya, penyelesaian rafaksi menjadi kewenangan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) bukan dirinya. 

Manfaatkan Sistem Digital NGBS, KB Bank Siap Melayani Kebutuhan Nasabah Lebih Cepat

"(Update Soal migor) tanya ke Mendag," kata Airlangga singkat di kantornya, Senin (22/1). 

Padahal, sebelumnya Mendag Zulhas mengatakan bahwa pihaknya telah berkirim surat kepada Menko Airlangga dan meminta agar persoalan pembayaran utang ini dibahas di tingkat Menko. 

Baca Juga: Polemik Rafaksi Minyak Goreng, BPDPKS Dukung Pemangkasan Pajak Perusahaan

Hanya saja, Airlangga enggan berkomentar lebih terkait hal ini. 

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan menempuh jalur hukum jika pemerintah tak kunjung melakukan pembayaran. 

Pihaknya juga berencana akan melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembayaran utang menemui titik terang. 

Sementara, Gabungan Industri Minyak Nabati (GIMNI) mengusulkan agar ada pemangkasan pajak bagi perusahaan yang terdaftar dalam kebijakan minyak goreng satu harga, jika pemerintah enggan membayar utang rafaksi minyak goreng. 

Polemik rafaksi minyak goreng berawal dari kebijakan satu harga melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022. Beleid ini mewajibkan peritel untuk menjual minyak goreng kemasan dengan harga seragam yaitu sebesar Rp 14.000/liter. 

Baca Juga: Utang Tak Kunjung Dibayar Pemerintah, Pengusaha Minyak Goreng Usul Potong Pajak

Sementara selisih harganya akan dibayar 17 hari kerja setelah peritel melengkapi dokumen pembayaran kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

Editor: Noverius Laoli