KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD enggan menanggapi munculnya usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut Mahfud, ia tak layak mengomentari hal tersebut karena wacana itu merupakan kewenangan partai politik dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

"Wah itu urusan politik, urusan MPR itu, bukan urusan menteri. Tidak boleh menteri bicara tiga periode, dua periode, itu kan keputusan MPR dan partai politik," kata Mahfud di Gedung Merah Putih KPK, Senin (2/12). 

Baca Juga: Setor LHKPN, Mahfud MD mengaku kekayaannya bertambah

Kendati enggan mengomentari wacana tersebut, Mahfud menyebutkan, pemerintah akan tetap menjaga stabilitas keamanan itu terus bergulir hingga ke sidang MPR. "Kalau stabilitasnya, kita jaga. Kalau mau bersidang nanti ya kita jaga stabilitasnya. Tapi kalau substansinya tidak boleh kita yang ini," ujar Mahfud. 

Sebelumnya, dalam rencana amendemen terbatas UUD 1945 terungkap berbagai pendapat dari masyarakat terkait perubahan masa jabatan presiden. 

Ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun dalam satu periode. Ada pula yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi empat tahun dan bisa dipilih sebanyak tiga kali. 

Baca Juga: Rizieq Shihab: Saya dicekal Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia

Usul lain, masa jabatan presiden menjadi lima tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali. Usul penambahan masa jabatan presiden didorong oleh Fraksi Nasdem. 

Editor: Tendi Mahadi