KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di sepanjang tahun 2025 menjadi sorotan. Meski mencatatkan rapor hijau dalam pemangkasan jumlah anak-cucu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Danantara diingatkan untuk tidak terjebak dalam politisasi jabatan dan proyek penugasan yang tidak masuk akal.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai ada sinyal positif dalam langkah efisiensi yang dilakukan Danantara. Salah satunya adalah keberhasilan memangkas jumlah entitas BUMN secara drastis dari seribuan menjadi sekitar 250 entitas, serta penghapusan tantiem bagi komisaris.

"Ada tanda-tanda positif terkait restrukturisasi BUMN. Pemangkasan jumlah BUMN dari 1.000 lebih menjadi sekitar 250 sangat menjanjikan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (24/12/2025).

NHM Sukses Laksanakan Audit Surveillance ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Namun, di balik efisiensi tersebut, Wijayanto memberikan catatan terkait integritas pengelolaan SDM di BUMN non-perbankan. Ia mencium adanya indikasi kuat bahwa prinsip meritokrasi tidak berjalan dalam seleksi direksi (BOD) dan komisaris (BOC).

Baca Juga: Danantara Bakal Lakukan Groundbreaking 6 Proyek Hilirisasi pada Januari 2026

"Sepertinya Danantara tidak punya kuasa, ada remote control. Kental politisasi, minim meritokrasi," tegasnya.

Ia menyayangkan profesionalisme organisasi Danantara yang mulai terbentuk justru tercederai oleh campur tangan eksternal dalam penentuan pimpinan BUMN.

Tak hanya soal SDM, Wijayanto juga mengkritik beberapa proyek penugasan yang diberikan kepada Danantara yang dinilai salah kamar. Ia mencontohkan penugasan di sektor ternak ayam hingga fasilitas di Makkah yang dianggap tidak sesuai dengan kapasitas dan keahlian inti sebuah Sovereign Wealth Fund (SWF).

Terkait proyek Waste to Energy (WTE), Wijayanto mewanti-wanti Danantara agar sangat berhati-hati. Menurutnya, proyek ini secara finansial berisiko merugi dan hanya bisa berjalan jika ada subsidi tipping fee sampah yang jelas.

Wijayanto menyarankan agar pengerjaannya dilakukan secara bertahap dan tidak ambisius demi menjaga kesehatan keuangan.

Baca Juga: Danantara: Proyek Sampah Jadi Energi Bakal Dimulai pada Akhir Tahun 2025

Di samping itu, ia juga menyoroti penggunaan Patriot Bond berbunga rendah 2% untuk menyokong proyek-proyek tersebut. Meski membantu pendanaan, ketergantungan ini dinilai tidak sehat bagi iklim usaha jangka panjang.

"Dunia usaha memandangnya sebagai ekonomi biaya tinggi dan ketidakpastian iklim berusaha," jelasnya.

Menatap tahun depan, Wijayanto meminta pemerintah memberikan ruang gerak lebih luas bagi Danantara untuk berfokus pada target jangka panjang, minimal 10 tahun, seperti Temasek atau GIC Singapura. 

"Danantara harus lebih berani menolak proyek penugasan yang tidak layak. Hindari politisasi dan hentikan penugasan yang tidak realistis," pungkasnya.

Baca Juga: Danantara Siap Genjot Investasi, Tahap Awal akan Fokus pada Proyek di Dalam Negeri

Selanjutnya: Panduan Lengkap Cek dan Bayar Tagihan Kartu Kredit BCA Terkini

Menarik Dibaca: Ramalan Zodiak Keuangan dan Karier Besok Kamis 25 Desember 2025: Natal Bawa Untung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News