KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyoroti masalah bantuan sosial (bansos) dalam debat terakhir yang digelar Minggu (4/2) malam. Ganjar menilai bahwa pemberian bansos hari ini menyisakan polemik karena pemberinya untuk kepentingan tertentu Ganjar menyayangkan hal ini karena sejatinya bansos seharusnya kewajiban dari negara untuk rakyat yang berhak tanpa pamrih.
"Tapi kita punya problem karena banyak klaim yang diberikan (bansos) seolah-olah ini bantuan orang perorangan atau kelompok," kata Ganjar.
Baca Juga: Ganjar Pranowo: Gaji Guru Ada Yang Rp 300.000, Pemerintah Tidak Adil Ganjar juga menemukan masalah terkait data yang kurang tepat sasaran dalam pemberian bansos ini. Sehingga menimbulkan banyak kecemburuan di masyarakat. "Kita masih punya data (bansos) yang tidak valid ada cara-cara penyampaian tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi dengan baik," jelas Ganjar. Diketahui, belakangan ini pemberian bansos memang menjadi sorotan publik. Terlebih anggaran bantuan sosial tahun ini naik drastis nyaris mencapai Rp 500 triliun di tahun politik. Jadi wajar, beberapa pihaknya menyebutkan peningkatan bansos dikaitkan dengan kebijakan populis di tahun politik. Bahkan ada yang mengatakan sampai politisasi bansos tahun ini tampak nyata.
Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengatakan bahwa dugaan bansos dipolitisasi ini terbuktinya pencairan anggaran bantuan yang dipercepat dengan dalih El-Nino dan kenaikan harga pangan. Padahal, menurutnya inflasi yang terjadi pada awal tahun 2024 masih terjaga hanya mencapai 0,04% (mtm). Itu artinya inflasi dan harga pangan sebetulnya cenderung stabil. "Jadi sebenarnya tidak ada urgensi atau tidak ada alasan kebijakan ekstra untuk penarikan bansos harus cair menjelang pilpres," ungkap Eko. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Anna Suci Perwitasari
