JAKARTA. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) menilai, sosialisasi terkait kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih belum maksimal. Menurut Ketua DPD, Irman Gusman, masyarakat umumnya belum mengetahui tentang BPJS kesehatan. Kebijakan yang telah digulirkan pemerintah pada akhir tahun kemarin itu dirasa belum memberikan kesatuan pemahaman antara masyarakat, pengusaha, pekerja maupun pemberi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. "Persoalan terkait pembayaran iuran untuk masing-masing program, ketenagakerjaan maupun kesehatan, harus diperjelas. Sosialisasi mengenai besaran iuran dari pemberi kerja maupun penerima upah juga harus lebih diperjelas," kata Irman di kompleks parlemen, Jumat (3/1/2014). Selain itu, Irman menyarankan agar pemerintah menyiapkan kelengkapan lain dalam kebijakan tersebut. Tidak hanya dari sisi sumber daya manusia (SDM)-nya saja. Lebih dari itu, Irman bilang, dari sisi alat-alat kesehatan juga tidak boleh luput dari pandangan pemerintah. "Sejauh mana kualitas pelayanan yang ada siap untuk mengimbangi penerapan program BPJS baik dari sisi SDM yakni tenaga kesehatan maupun alat kesehatan untuk melayani masyarakat," ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (31/12) pagi meresmikan implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sekaligus meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Istana Bogor.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sosialisasi program BPJS belum optimal
JAKARTA. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) menilai, sosialisasi terkait kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih belum maksimal. Menurut Ketua DPD, Irman Gusman, masyarakat umumnya belum mengetahui tentang BPJS kesehatan. Kebijakan yang telah digulirkan pemerintah pada akhir tahun kemarin itu dirasa belum memberikan kesatuan pemahaman antara masyarakat, pengusaha, pekerja maupun pemberi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. "Persoalan terkait pembayaran iuran untuk masing-masing program, ketenagakerjaan maupun kesehatan, harus diperjelas. Sosialisasi mengenai besaran iuran dari pemberi kerja maupun penerima upah juga harus lebih diperjelas," kata Irman di kompleks parlemen, Jumat (3/1/2014). Selain itu, Irman menyarankan agar pemerintah menyiapkan kelengkapan lain dalam kebijakan tersebut. Tidak hanya dari sisi sumber daya manusia (SDM)-nya saja. Lebih dari itu, Irman bilang, dari sisi alat-alat kesehatan juga tidak boleh luput dari pandangan pemerintah. "Sejauh mana kualitas pelayanan yang ada siap untuk mengimbangi penerapan program BPJS baik dari sisi SDM yakni tenaga kesehatan maupun alat kesehatan untuk melayani masyarakat," ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (31/12) pagi meresmikan implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sekaligus meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Istana Bogor.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
