KONTAN.CO.ID – JAKARTA. S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek, dengan outlook stabil, Senin (13/7).

Dalam laporannya, S&P menyertakan satu catatan. Kebijakan pendorong penerimaan negara dan ekspor akan berdampak lebih optimal apabila arah kebijakan menjadi lebih prediktabel dan tereksekusi dengan baik.

Afirmasi ini datang di tengah sejumlah sinyal tekanan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Mei 2026 defisit USD1,61 miliar, defisit pertama sejak April 2020. S&P Global mencatat Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur berkontraksi ke 46,9 pada Juni 2026. BPS juga mencatat inflasi menanjak ke 3,34%.

Baca Juga: ULN Pemerintah Bertambah Capai US$ 217,3 Triliun di Mei 2026, BI Ungkap Pendorongnya

Pada saat yang sama, indikator ketahanan masih terjaga. Ekonomi kuartal I 2026 tumbuh 5,61% secara tahunan, tertinggi untuk periode kuartal pertama sejak 2013. Neraca perdagangan kumulatif Januari sampai Mei 2026 masih surplus US$ 4,03 miliar. Cadangan devisa Juni tercatat USD145,6 miliar atau setara 5,5 bulan impor. Inflasi pun masih berada dalam sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5 plus minus 1%.

Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Prasasti Adhi Nugroho Saputro menilai, peringkat yang dipertahankan tidak berarti persoalan selesai dan indikator yang melemah tidak otomatis berarti krisis. Menurutnya yang pemerintah hadapi adalah kombinasi keduanya.

“Publik perlu terbiasa membaca angka secara utuh, karena dari pembacaan yang utuh itulah respons kebijakan yang tepat bisa lahir,” tutur Adhi dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).

Adhi menambahkan, lembaga pemeringkat telah memberikan gambaran mengenai aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan.

Menurutnya, catatan yang disampaikan S&P cukup jelas, yakni pasar tidak hanya menilai substansi kebijakan, tetapi juga kepastian arah kebijakan serta konsistensi implementasinya. Ia menilai hal tersebut merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan pemerintah dan dampaknya akan segera tercermin dalam respons pasar.

Menurutnya, Defisit perdagangan Mei 2026 menjadi contoh mengapa pembacaan menyeluruh itu penting. BPS menyampaikan defisit bersumber dari sektor migas yang mencatat defisit US$ 3,76 miliar, seiring kenaikan harga energi global. Di luar migas, kinerja perdagangan masih positif dengan surplus US$ 2,15 miliar. Defisit Mei lebih mencerminkan tekanan harga energi impor ketimbang pelemahan daya saing ekspor secara menyeluruh.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi US$ 444,4 Miliar di Mei 2026, Ini Rinciannya

Dalam kesempatan yang sama, Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah membaca pola serupa pada inflasi. Piter menjelaskan bahwa jika dicermati lebih dalam, karakter inflasi di Indonesia lebih banyak didorong oleh faktor sisi pasokan dan faktor musiman, bukan akibat lonjakan permintaan domestik.

Menurutnya, inflasi inti juga masih tetap rendah, sehingga tekanan harga yang terjadi bersifat sementara dan bukan merupakan masalah yang bersifat struktural.

Soal nilai tukar, Piter menegaskan tekanan terhadap rupiah bersifat kompleks dan tidak bisa diatasi hanya dengan kebijakan moneter. Menurutnya, sumber tekanan terhadap rupiah lebih banyak berasal dari faktor nonmoneter, baik dari sisi global yang masih penuh ketidakpastian maupun dari sisi domestik, terutama pengelolaan fiskal yang menjadi sorotan lembaga pemeringkat.

“Ketika pemerintah mampu meyakinkan investor bahwa risiko fiskal dikelola dengan baik dan transparan, tekanan terhadap rupiah akan berkurang," jelas Piter.

Di sisi lain, Adhi juga menyoroti kedalaman kontraksi manufaktur terkait Purchasing Managers' Index (PMI). Penurunan PMI manufaktur kita tergolong cukup dalam dibandingkan sejumlah negara lain yang industrinya masih ekspansif. Tekanan global memang nyata, tapi penurunan di dalam negeri lebih banyak dipengaruhi hilangnya keyakinan atas arah dan kepastian kebijakan.

“Yang ditunggu pasar adalah koherensi dan konsistensi kebijakan, transparansi fiskal, dan komunikasi kebijakan yang lebih baik" ujar Adhi.

Ketahanan yang masih dimiliki ekonomi domestik memberi ruang untuk berbenah, sepanjang konsistensi kebijakan, transparansi fiskal, serta sinkronisasi fiskal dan moneter dapat dijaga. Membaca indikator secara menyeluruh, dengan menyandingkan sinyal tekanan dan sinyal ketahanan, menjadi prasyarat agar respons kebijakan tepat sasaran.

Baca Juga: Tarif Layanan Kemenkum Naik hingga 233%, Ini Daftar Biaya Terbarunya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News