S&P Pertahankan Rating RI, Tapi Soroti Ketidakpastian Fiskal di Pemerintahan Prabowo



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. S&P Global Ratings mempertahankan peringkat Indonesia pada level investasi BBB dengan prospek stabil, tetapi menyoroti ketidakpastian fiskal dari pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Tim Prabowo telah meyakinkan pasar bahwa mereka akan mematuhi batas defisit legal sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB) dan mempertahankan status quo pada rasio utang terhadap PDB.

Setelah sebelumnya laporan media berspekulasi bahwa presiden terpilih Prabowo berencana merevisi batas anggaran legal dan mungkin membiarkan rasio utang terhadap PDB meningkat.


Baca Juga: Naikkan Credit Rating, Probowo Ingin Biaya Utang Bisa Lebih Murah

"Meskipun ada jaminan ini, ketidakpastian kebijakan kemungkinan akan tetap ada sampai pemerintahan berikutnya mengungkapkan rencananya secara rinci," kata lembaga pemeringkat tersebut dalam sebuah siaran pers, Selasa (30/7).

S&P memperkirakan, defisit anggaran tahunan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dalam tiga tahun ke depan akan lebih tinggi daripada periode 2022-2024 sebesar 2,9% dari PDB. Dikarenakan rencana pengeluaran yang lebih besar di bawah Pemerintahan Prabowo.

"Pemerintahan yang akan datang telah mengindikasikan bahwa mereka tidak berniat membuat perubahan hukum untuk memungkinkan defisit yang lebih tinggi. Namun, mengingat rencana pengeluarannya, mereka kemungkinan akan mengincar defisit anggaran yang mendekati batas legal sebesar 3% dari PDB," tambah lembaga tersebut.

Janji kampanye utama Prabowo termasuk program senilai Rp 450 triliun (US$27,62 miliar), setara dengan sekitar 2% dari PDB, untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada lebih dari 80 juta penerima, termasuk wanita hamil, balita, dan siswa.

Baca Juga: S&P Maintains Indonesia's Credit Ratings, but Flags Fiscal Uncertainties Ahead

Janji lainnya termasuk menyediakan lebih banyak perumahan dan meningkatkan produksi pangan. Melalui rencana tersebut, presiden terpilih bertujuan mencapai pertumbuhan PDB tahunan sebesar 8%, dari sekitar 5% saat ini.

Namun, S&P mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat sedikit menjadi 4,9% pada tahun 2026 dan 2027. Pertumbuhan PDB Indonesia adalah 5,05% pada tahun 2023.

Rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia dalam beberapa tahun mendatang juga diperkirakan akan turun sedikit menjadi 14,8% dari PDB dari 15% pada tahun 2023, di tengah harga komoditas yang moderat, seperti nikel, menurut perkiraan S&P.

Dengan harapan bahwa pemerintahan Prabowo akan berkomitmen pada batas legal defisit anggaran, S&P memperkirakan rasio utang terhadap PDB Indonesia dalam beberapa tahun mendatang akan berada di sekitar 39%, jauh di bawah batas legal 60%.

Baca Juga: Wejangan Lembaga Internasional Bagi Program Ekonomi Prabowo-Gibran

Prabowo dan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo akan dilantik pada bulan Oktober ini setelah memenangkan pemilihan pada bulan Februari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto