KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings memproyeksikan peringkat surat utang pemerintah atau rating kredit Indonesia menjadi yang paling rentan di Asia Tenggara, seiring meningkatnya risiko lonjakan harga energi dan terbatasnya bantalan fiskal.
Dalam laporan terbarunya, Selasa (14/4/2026), S&P menyebut tekanan terhadap sovereign rating alias kemampuan suatu negara dalam membayar kewajiban utangnya, di kawasan Asia Tenggara berpotensi meningkat jika konflik di Timur Tengah berlangsung berkepanjangan. Indonesia dinilai paling berisiko, terutama karena memiliki bantalan fiskal yang relatif lebih tipis dibandingkan negara peers di kawasan. Baca Juga: Utang Luar Negeri Indoensia Meningkat pada Februari 2026, Cermati Penyebabnya “Di Asia Tenggara, kami menilai peringkat utang Indonesia akan lebih rentan jika konflik berlarut-larut,” tulis S&P dalam laporannya Selasa (14/4/2026). S&P menjelaskan, lonjakan harga energi global akan meningkatkan beban subsidi pemerintah sehingga menekan bantalan fiskal. Di saat yang sama, kenaikan biaya impor minyak berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan. Tekanan juga dinilai datang dari sisi inflasi yang berpotensi meningkat lebih cepat. Kondisi ini dapat mendorong kenaikan suku bunga pasar alias yield Surat Berharga Negara (SBN), yang pada akhirnya meningkatkan biaya pinjaman pemerintah. Di sisi lain, Malaysia dinilai memiliki posisi yang relatif lebih kuat dalam menghadapi guncangan energi global. Meski beban subsidi dan defisit anggaran berpotensi meningkat, kedalaman pasar keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang solid dinilai mampu meredam tekanan. “Penurunan kinerja fiskal yang bersifat sementara, atau kenaikan moderat dalam rasio utang, kecil kemungkinan memicu aksi penurunan peringkat,” tulis S&P dalam laporannya. Sementara itu, Thailand diperkirakan menghadapi risiko perlambatan ekonomi dan penyempitan ruang fiskal. Meski demikian, negara tersebut masih memiliki kekuatan kredit penting, termasuk kebijakan moneter dan kondisi eksternal yang solid untuk menahan tekanan. Adapun Vietnam dinilai masih memiliki bantalan yang cukup kuat. Namun, lonjakan biaya impor energi yang berkepanjangan serta potensi penurunan cadangan devisa dapat melemahkan likuiditas eksternal. Baca Juga: Kementan Genjot Ekonomi Karbon Pertanian, Bidik Dana Hijau Global Dalam skenario dasar, S&P memperkirakan intensitas konflik terkait Iran akan mencapai puncaknya dan potensi penutupan efektif Selat Hormuz akan mereda pada April ini. Namun, gangguan di pasar energi global diperkirakan masih berlanjut selama beberapa bulan ke depan akibat kerusakan infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah. S&P juga memperkirakan harga minyak mentah Brent rata-rata akan berada di level US$ 85 per barel hingga sisa tahun 2026. Kondisi ini berpotensi memberi tekanan berkepanjangan bagi negara-negara importir energi, termasuk Indonesia. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
