KONTAN.CO.ID -  Perusahaan antariksa milik miliarder Elon Musk, SpaceX, resmi mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri gugatan hukum terhadap sebuah lembaga negara bagian California.

Gugatan tersebut sebelumnya menuduh Komisi Pesisir California melakukan tindakan ilegal terhadap aktivitas peluncuran roket perusahaan sebagai bentuk balas dendam atas pandangan politik Musk.

Melansir Reuters, SpaceX dan Komisi Pesisir California telah mengajukan permohonan kepada Hakim Distrik Amerika Serikat (AS) Stanley Blumenfeld Jr. di Los Angeles untuk membatalkan gugatan tersebut pada Jumat waktu setempat.

Baca Juga: Meta PHK 8.000 Karyawan Mulai 20 Mei 2026, Efisiensi Berbasis AI Jadi Alasan

Langkah ini menandai babak baru dalam ketegangan regulasi antara perusahaan teknologi raksasa tersebut dengan otoritas lingkungan di California.

Meskipun permohonan pembatalan telah diajukan, detail mengenai poin-poin kesepakatan atau nilai penyelesaian perkara ini belum diungkapkan kepada publik. SpaceX beserta tim hukumnya belum memberikan komentar resmi mengenai perkembangan terbaru ini.

Sementara itu, juru bicara Komisi Pesisir California menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan pernyataan lebih lanjut sebelum ketentuan penyelesaian dipublikasikan secara resmi.

Kronologi Perselisihan Hukum

Konflik hukum ini bermula pada tahun lalu ketika Komisi Pesisir California menolak rencana SpaceX untuk menambah jumlah peluncuran roket dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg yang berlokasi di Santa Barbara.

Komisi tersebut memiliki wewenang luas dalam mengawasi penggunaan lahan dan air di sepanjang lebih dari 1.000 mil garis pantai California.

Perselisihan memanas setelah muncul dugaan adanya motif politik di balik keputusan tersebut. Berikut adalah poin utama yang menjadi dasar gugatan SpaceX terhadap Komisi Pesisir California:

• Penolakan izin perluasan peluncuran roket di Pangkalan Vandenberg.
• Pernyataan salah satu komisioner yang secara terbuka mengkritik pernyataan Elon Musk selama masa pemilihan presiden AS tahun 2024.
• Tuduhan bahwa komisi tersebut memberikan pengawasan regulasi yang lebih ketat secara sengaja kepada SpaceX dibandingkan perusahaan lain.
• Klasifikasi peluncuran roket sebagai aktivitas komersial murni yang harus memenuhi persyaratan regulasi negara bagian yang ketat.

Pihak SpaceX mengklaim bahwa tindakan komisi tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap pandangan politik Elon Musk, yang pada saat itu secara vokal mendukung Donald Trump.

SpaceX berargumen bahwa mandat komisi seharusnya terbatas pada perlindungan pesisir, bukan menilai pernyataan pribadi pimpinan perusahaan.

Intervensi Angkatan Udara AS

Di tengah ketegangan tersebut, Angkatan Udara AS sempat menyatakan keberatan atas keputusan Komisi Pesisir California.

Pihak militer menegaskan akan tetap melanjutkan rencana peluncuran tambahan SpaceX. Hal ini dikarenakan SpaceX memegang kontrak penting dengan pemerintah AS untuk pengiriman satelit dan muatan strategis lainnya.

Tonton: Gedung Putih Bantah Trump! JD Vance Tetap Pimpin Negosiasi AS-Iran

Pada Juli 2024, Hakim Blumenfeld sempat memberikan angin segar bagi pihak SpaceX. Hakim memutuskan bahwa perusahaan telah menyajikan informasi yang cukup untuk mendukung klaim bahwa Komisi Pesisir California memang melakukan pengawasan berlebih terhadap SpaceX karena alasan tertentu.

Dalam gugatan ini, SpaceX sebenarnya mengincar deklarasi pengadilan bahwa permintaan izin pengembangan pesisir oleh komisi tersebut dianggap melanggar hukum.

Namun, dengan adanya kesepakatan damai ini, kedua belah pihak meminta hakim untuk tetap memegang kendali guna menegakkan poin-poin kesepakatan di masa depan, termasuk jika terjadi perselisihan kembali.

Kasus yang terdaftar dengan nomor 2:24-cv-08893-SB-SK di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Tengah California ini menjadi perhatian pelaku industri teknologi dan hukum di AS.

Hal ini mengingat posisi SpaceX sebagai pemimpin dalam industri peluncuran satelit global yang sering bersinggungan dengan regulasi lingkungan lokal dan kebijakan pemerintah federal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News