KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marinves) menyatakan akan memprioritaskan penggunaan aspal alam buton sebagai penggerak pembangunan jalan, baik nasional, Provinsi/Kabupaten hingga jalan Desa. 

Oleh karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan BUMN untuk ikut  pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) aspal alam buton, yang saat ini tingkat keaktifan IUP tersebut masih sangat rendah. 

Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marinves, Ayodhia G.L Kalake menyampaikan, mengingat potensi dan cadangan sumber daya dari aspal alam buton ini besar, pemerintah pusat berkomitmen akan memprioritaskan penggunaan aspal alam buton menjadi penggerak pembangunan infrastruktur jalan baik nasional, provinsi/kabupaten hingga jalan desa. 

Baca Juga: Tekan impor, Presiden Jokowi minta optimalkan pemanfaatan aspal alam dalam negeri

“Setahu saya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga sudah mengeluarkan aturan berupa Permendagri Nomor 64/2020, yang salah satu poinnya adalah memprioritaskan penggunaan aspal alam buton yang ada di dalam negeri,” terang Ayodhia, Rabu (10/2).

Untuk mendukung penggunaan aspal alam buton ini, pihaknya meminta kepada  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk kembali menata ulang IUP aspal. Di mana menurut sepengetahuan Ayodhia, terdapat sebanyak 42 IUP aspal alam buton, namun yang tercatat aktif hanya enam IUP saja. 

Pihaknya juga sudah meminta kepada Badan Geologi Kementerian ESDM untuk merampungkan data pasti dari potensi cadangan aspal alam buton itu. Yang di mana menurut sepengetahuannya, data yang ada saat ini masih sebatas klaim. 

Baca Juga: Indonesia berpeluang menjadi pengekspor aspal

Seperti diketahui, sebelumnya Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat ada sebanyak 640 juta ton jumlah cadangan aspal di Indonesia. “Data potensi dan cadangan harus dipastikan dengan studi serta metodologi ilmiah. Kita sudah meminta kepada Kementerian ESDM untuk juga menata ulang IUP dan cadangan ini,” terangnya.

Ke depan, jika penataan IUP berjalan lancar, pemerintah akan mendorong keterlibatan BUMN untuk mengelola IUP aspal alam tersebut. “Sebenarnya dari pemerintah itu tidak ada keberpihakan, tapi bagaimana pun juga BUMN bisa mengelola IUP-IUP aspal ke depan. Perusahaan swasta juga bisa mengelola, yang penting, jangan sampai IUP-nya ada, tetapi tidak dikelola. Kan sangat sayang,” terangnya.

Saat ini, kata Ayodhia, pemerintah pusat sudah memberikan perhatian khusus atas potensi aspal alam di dalam negeri ini. Pihaknya sudah melaksanakan rapat beberapakali ditingkatan Menteri dan Eselon I hingga II.

Baca Juga: WIKA Bitumen bidik kontrak baru sebesar Rp 1,24 triliun di 2021

Sebagai gambarannya, Kemenko Marinves juga sudah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara pada Senin (1/2). Ia bilang kunjungan tersebut untuk memastikan sejumlah agenda. Pertama, kesiapan produksi. Kedua, melihat kesiapan pasar untuk menyerap produksi aspal. Ketiga,  memantau kesiapan infrastruktur pendukung seperti akses jalan maupun pelabuhan. 

“Dengan begitu, ke depan kita akan melakukan ekspor secara bertahap. Bagaimana pun caranya kita harus substitusi impor menjadi ekspor.  Dan soal ini pemerintah juga sudah ada komitmen, bagaimana kesiapan produksi dan serapannya ke depan,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Pratama Guitarra