KONTAN.CO.ID - MADRID. Pemerintah Spanyol akan melarang anak di bawah usia 16 tahun mengakses media sosial. Selain itu, seluruh platform digital diwajibkan menerapkan sistem verifikasi usia yang ketat.

Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi generasi muda.

Dalam pidatonya di World Government Summit di Dubai pada Selasa (3/2), Sanchez menegaskan bahwa pemerintah koalisi sayap kiri yang dipimpinnya telah lama mengkhawatirkan maraknya ujaran kebencian, konten pornografi, serta penyebaran disinformasi di media sosial yang dinilai berdampak negatif terhadap anak-anak dan remaja.

Lebih dari 20 Tahun Haji Robert Dedikasikan Hidup untuk Santri Tahfidz Al-Qur’an

Baca Juga: Prancis Larang Anak di Bawah 15 Akses Medsos, Demi Kesehatan Mental!

“Anak-anak kita terpapar pada ruang yang seharusnya tidak mereka jelajahi sendirian. Kami tidak akan lagi menerima kondisi ini,” ujar Sanchez.

“Kami akan melindungi mereka dari ‘Wild West’ digital,” tambahnya.

Wajib Verifikasi Usia di Platform Digital

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, pemerintah Spanyol akan mewajibkan seluruh platform media sosial untuk menerapkan mekanisme verifikasi usia pengguna secara efektif.

Langkah ini ditujukan untuk memastikan bahwa anak di bawah 16 tahun tidak dapat mengakses layanan yang berpotensi membahayakan perkembangan psikologis dan sosial mereka.

Kebijakan ini menempatkan Spanyol di barisan negara yang semakin serius mengatur perlindungan anak di ruang digital.

Mengikuti Jejak Australia, Dipantau Negara Eropa Lain

Pada Desember lalu, Australia menjadi negara pertama di dunia yang resmi melarang anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial. Kebijakan tersebut kini menjadi perhatian banyak negara lain, termasuk Inggris dan Prancis, yang tengah mempertimbangkan penerapan aturan serupa berbasis usia.

Langkah Spanyol diperkirakan akan memperkuat tren regulasi media sosial di Eropa yang semakin ketat, terutama dalam konteks perlindungan anak dan pengendalian konten berbahaya.

RUU Baru: Tanggung Jawab Eksekutif Media Sosial

Sanchez juga mengumumkan bahwa pemerintahannya akan mengajukan rancangan undang-undang baru pekan depan. RUU ini bertujuan untuk:

• Meminta pertanggungjawaban langsung para eksekutif media sosial atas konten ilegal dan ujaran kebencian di platform mereka.

• Mengkriminalisasi praktik manipulasi algoritma.

• Menghentikan amplifikasi atau penyebaran konten ilegal oleh sistem algoritmik platform.

Langkah ini menandai pendekatan yang lebih agresif dari pemerintah Spanyol dalam mengatur perusahaan teknologi global, dengan fokus pada akuntabilitas pimpinan perusahaan.

Baca Juga: Meta, TikTok, dan YouTube akan Diadili atas Tuduhan Picu Kecanduan Remaja

Penyelidikan terhadap Grok, TikTok, dan Instagram

Lebih lanjut, Sanchez menyatakan bahwa jaksa penuntut umum akan mengeksplorasi kemungkinan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sejumlah platform, termasuk Grok milik Elon Musk, TikTok, serta Instagram milik Meta.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Spanyol tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi juga membuka ruang penegakan hukum terhadap perusahaan teknologi yang dinilai lalai dalam mengendalikan konten di platform mereka.

Selanjutnya: IHSG Berpeluang Menguat Terbatas Rabu (4/2), Ini Rekomendasi Analis

Menarik Dibaca: Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (4/2) Jabodetabek Hujan Sangat Lebat di Sini