BANTEN. Pemerintah mencatat, selama tiga tahun terakhir telah mengalokasikan anggaran Rp 612,54 miliar hanya untuk mengantisipasi kenaikan harga tanah. Hal itu terjadi lantaran adanya spekulan tanah yang dituding menjadi salah satu penyebab besarnya jaminan itu. Mulia Nasution, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan mengungkapkan salah satu alasan kenapa swasta enggan menanamkan modal dalam proyek infrastruktur karena sulitnya pembebasan lahan. Itu terjadi karena adanya ulah spekulan tanah sehingga harga menjadi mahal. "Karena itu kita lakukan penjaminan atas kenaikan harga itu (Land Caping)," ucap Mulia dalam diskusi Forum Diskusi Wartawan Keuangan dan Moneter.

Penjaminan yang diberikan pemerintah itu, lanjut Mulia, sebesar 90% sedangkan sisanya 10% oleh swasta dari kenaikan harga jual awal yang ditetapkan. Mulia merinci, dalam pembangunan jalan tol, jaminan atas kenaikan harga diberikan untuk 28 ruas jalan sebesar Rp 4,80 triliun. Anggaran ini dialokasikan selama 2008 sampai dengan 2013.

Di tahun 2008 dialokasikan dana sebesar Rp 500 miliar dengan penyerapan sebesar Rp 264,937 miliar (53%). Penggunaannya masuk untuk ruas Semarang -Solo (Rp 105,82 miliar), Cinere - Jagorawi (Rp 92,335 miliar) dan ruas Bogor - ring road (Rp 2,72miliar). Kemudian di tahun 2009, dialokasikan dana sebesar Rp 1 triliun dan hanya terserap Rp 245,045 miliar (24,5%).

Bakti BCA Hadir Langsung Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Bencana di Sumatra

Sementara sampai dengan Juni 2010 dari alokasi anggaran Rp1 triliun, dana yang baru dipakai hanya Rp 102,56 miliar. Anggaran itu untuk menutupi tambahan harga tanah di ruas Semarang - Solo sebesar Rp 69,619, ruas Kartosono – Mojokerto sebesar Rp 20,084 miliar dan ruas Cinere Jagorawi sebesar Rp 12,858 miliar. Djoko Kirmanto,Menteri Pekerjaan Umum juga mengakui adanya masalah spekulan tanah. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan Badan Layanan Umum (BLU) untuk pembebasan tanahnya. "Supaya lebih cepat jadi kita bebaskan dulu lalu kita serahkan ke swasta , setelah itu swasta kasih ke kita," jelasnya. Sementara itu Silmi Karim, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Silmi Karim mensinyalir adanya kebocoran data pembebasan lahan kepada para spekulan. “Mereka bisa membeli lahan masyarakat terlebih dahulu dan setelah itu baru menjualnya ke pemerintah dengan harga yang lebih mahal,” ucap Hilmi. Menurut Djoko, untuk menyelesaikan soal tanah, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang Undang tentang Pengadaan Lahan. Alasannya, jika dibandingkan dengan negara lain seperi Malaysia hanya Indonesia yang belum memiliki aturan ini. "Kini sudah ada aturannya dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), diharapkan akhir Agustus draftnya sudah bisa diserahkan di DPR," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News