KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta hasil riset yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) benar-benar memberikan manfaat nyata bagi petani sawit. SPKS menilai berbagai penelitian yang telah dibiayai BPDP seharusnya tidak berhenti pada publikasi ilmiah, prototipe, atau paten, tetapi mampu melahirkan teknologi yang mudah diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekebun. Dorongan tersebut disampaikan di sela penyelenggaraan Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2026 di Jakarta.
Forum tahunan yang digelar BPDP itu menjadi ajang diseminasi hasil penelitian sekaligus mempertemukan pemerintah, akademisi, peneliti, pelaku usaha, dan organisasi petani guna memperkuat ekosistem inovasi di sektor sawit.
Baca Juga: SPKS Tolak Rencana Kenaikan Harga Minyakita, Usul Dana BPDP Jadi Penyangga Berdasarkan data BPDP, Program Grant Riset Sawit yang berjalan sejak 2015 telah mendukung 466 kontrak penelitian dengan melibatkan 109 lembaga penelitian, 1.873 peneliti, dan 383 mahasiswa. Program tersebut menghasilkan 395 publikasi ilmiah serta 84 paten sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing industri kelapa sawit nasional. Namun, Ketua SPKS Sabarudin menilai capaian tersebut belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh petani, khususnya pekebun plasma maupun swadaya. Padahal, program riset sawit BPDP telah menghabiskan dana sekitar Rp 921 miliar yang bersumber dari dana BPDP, yang menurut SPKS berasal dari sektor sawit, termasuk kontribusi petani. Menurut SPKS, riset yang didanai BPDP semestinya difokuskan untuk menjawab persoalan yang dihadapi petani di lapangan. Mulai dari pemenuhan aspek traceability untuk mendukung kepatuhan terhadap European Union Deforestation Regulation (EUDR), penguatan kelembagaan koperasi beserta perangkat pengelolaannya, hingga peningkatan produktivitas kebun rakyat. "Riset-riset itu harus menghasilkan teknologi yang murah bagi petani dan bisa dimanfaatkan secara luas untuk meningkatkan produktivitas kebun," ujar Sabarudin dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).
Baca Juga: BPDP Tegaskan Biodiesel Sawit Jadi Pilar Ketahanan Energi Nasional SPKS menilai hingga kini banyak petani masih kesulitan mengakses teknologi budidaya yang efisien dengan biaya terjangkau. Kondisi tersebut menjadi tantangan di tengah tuntutan peningkatan produktivitas sekaligus penerapan praktik perkebunan yang lebih berkelanjutan. Salah satu teknologi yang dinilai potensial adalah penggunaan pesawat nirawak (drone) untuk pemetaan lahan dan pendataan petani sawit. Teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan kebun, tetapi belum banyak dimanfaatkan karena biaya investasinya masih tinggi bagi pekebun kecil. Hal serupa juga terjadi pada penerapan mekanisasi di perkebunan rakyat. Berbagai inovasi yang telah berkembang di sektor perkebunan dinilai belum banyak diadopsi karena harga teknologi relatif mahal dan belum tersedia skema pemanfaatan yang sesuai dengan kondisi petani. Karena itu, SPKS berharap hasil riset yang didanai BPDP ke depan lebih diarahkan menjadi teknologi yang ekonomis, mudah diterapkan, dan mampu mempercepat peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani sawit di berbagai daerah. Selain mendorong pemanfaatan hasil riset, SPKS juga meminta BPDP memprioritaskan percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Baca Juga: Riset Bisa Dapat Pendanaan, Ini Arah yang Dicari Industri Organisasi petani tersebut mengusulkan peningkatan bantuan PSR dari Rp 60 juta per hektare menjadi Rp 90 juta hingga Rp 100 juta per hektare untuk membantu biaya peremajaan sekaligus menopang kebutuhan hidup petani selama masa tunggu tanaman menghasilkan. SPKS juga mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana, terutama jalan kebun, agar biaya panen dapat ditekan dan pendapatan petani meningkat. Di sisi lain, BPDP diharapkan lebih banyak melibatkan asosiasi petani dalam program pelatihan dan peningkatan kapasitas, baik untuk memperkuat kelembagaan maupun meningkatkan kemampuan pengelolaan kebun, sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh petani sawit. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News