JAKARTA. Serikat Perusahaan Pers (SPS) menolak pemberlakuan regulated agent (RA) atau agen inspeksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Kebijakan itu dinilai sebagai pembredelan pers gaya baru, karena dengan adanya kebijakan RA, media cetak nasional tidak bisa beredar di seluruh wilayah Indonesia.

Ketua Harian SPS, M Ridlo 'Eisy mengatakan, penerapan RA merugikan industri pers, terutama media cetak nasional baik koran, tabloid maupun majalah. Selain karena biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman produk terbitan menjadi sangat mahal, proses pemeriksaan di RA juga sangat lama sehingga terbitan tidak bisa dikirimkan segera ke daerah. "Ini sama saja dengan pembredelan model baru," kata Ridlo dalam jumpa pers, Rabu (6/7).

Ridlo mengatakan, beleid RA yang diterapkan pada Senin dan Selasa (4-5/7) kemarin berekses menumpuknya kargo di bandara. Perusahaan media yang bergerak di bisnis percetakan juga kena imbasnya. Selama dua hari tersebut, semua media nasional gagal mengirimkan terbitannya ke berbagai daerah di Luar Jawa.

Meski kebijakan itu akhirnya ditunda sementara hingga 16 Agustus 2011, SPS tetap akan menolak jika RA nantinya masih diberlakukan. Ridlo mengatakan, SPS meminta agar pemerintah membatalkan kebijakan itu. Untuk itu, SPS telah melayangkan surat resmi kepada Dirjen Perhubungan Udara.

Sekretaris Jenderal SPS, Ahmad Djauhar menilai, kebijakan RA bertentangan dengan prinsip efisiensi. Pasalnya, tarif yang diberlakukan meningkat tajam dari Rp 60 per kilogram (kg) menjadi Rp 850 per kg. Selain itu, "Seharusnya jika tarif naik, kualitas juga naik," kata Ahmad.

Selain biaya mahal, waktu inspeksi juga menjadi lama. Selama ini, menurut Ahmad, pengiriman koran dari Bandara Soekarno-Hatta dimulai pukul 03.00 WIB, dan sudah diterbangkan pukul 06.00 WIB. Namun saat pemberlakuan RA, proses yang tadinya hanya membutuhkan waktu tiga jam molor hingga 10 jam.

Menurutnya, kondisi ini sangat mengganggu. Apalagi, penetrasi pembaca di Indonesia masih sangat kecil. Dengan adanya gangguan pengiriman surat kabar ke daerah akan membuat kondisi semakin memburuk. Pasalnya, media nasional akan berpikir ulang untuk mengirim terbitan ke Luar Jawa. SPS sendiri, menurut Ahmad, akan menggalang dukungan dari asosiasi lain yang dirugikan untuk bersama-sama menolak RA.

Hingga kemarin, penumpukan barang di Soekarno-Hatta masih terjadi. Deputi Senior General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Mulya Abdi mengatakan, sekalipun masih terjadi penumpukan, semua proses pengiriman kargo kini sudah mulai berjalan normal. Ia menilai, penumpukan itu wajar karena sehari sebelumnya terjadi aksi mogok dan unjuk rasa oleh pengusaha dan pekerja kargo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini