KONTAN.CO.ID - KOLOMBO. Sri Lanka akan menggelar pemungutan suara pada 21 September untuk memilih presiden baru, demikian pemberitahuan pemerintah pada Jumat (26/7).

Mengutip Reuters, Jumat (26/7), dalam pemberitahuan resmi pemerintah itu juga menyebutkan bahwa kandidat yang akan maju dalam pemilu harus diserahkan pada 15 Agustus.

Presiden petahana Ranil Wickremesinghe diperkirakan akan mencalonkan diri dalam pemilu ini. Asal tahu saja, dari 22 juta penduduk Sri Lanka, hampir 17 juta di antaranya memiliki hak pilih.

Baca Juga: Narendra Modi Akan Menyampaikan Kesepakatan Koalisi

Wickremesinghe, 75, mulai menjabat pada Juli 2022 setelah protes yang meluas akibat krisis keuangan yang melemahkan memaksa pendahulunya Gotabaya Rajapaksa meninggalkan negara itu dan kemudian mengundurkan diri.

Parlemen memilih Wickremesinghe untuk menjalani sisa masa jabatan lima tahun yang ditinggalkan oleh Rajapaksa yang terpilih pada November 2019.

Dibantu oleh program dana talangan Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar US$ 2,9 miliar, Wickremesinghe telah memulihkan perekonomian yang hancur, menurunkan inflasi dari 70% pada bulan September 2022 menjadi 1,7% pada bulan Juni, memperkuat rupee dan membangun kembali cadangan devisa yang sebelumnya hancur.

Perekonomian Sri Lanka diperkirakan tumbuh 3% pada tahun 2024 setelah menyusut 2,3% tahun lalu.

Kreditor bilateral termasuk Jepang, China, dan India menandatangani perjanjian pengerjaan ulang utang senilai US$ 10 miliar bulan lalu, yang memberikan ruang bagi Sri Lanka untuk menunda pembayaran selama empat tahun dan menghemat US$ 5 miliar.

Namun Sri Lanka masih harus menyelesaikan perjanjian awal dengan pemegang obligasi mengenai restrukturisasi utang senilai US$ 12,5 miliar menjelang tinjauan ketiga IMF pada akhir tahun ini.

Pajak yang lebih tinggi yang dikenakan melalui program IMF, inflasi yang berkepanjangan, dan pasar kerja yang stagnan akibat krisis yang parah telah menyebabkan seperempat penduduk jatuh ke dalam kemiskinan dan mendorong ribuan orang untuk bermigrasi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Gelar Pertemuan Bilateral dengan Presiden Sri Lanka, Ini yang Dibahas

Pemimpin oposisi Sajith Premadasa dan anggota parlemen Anura Kumara Dissanayake yang memimpin Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) yang berhaluan Marxis diperkirakan akan memanfaatkan ketidakpuasan ini ketika mereka mengajukan pencalonan presiden.

Baik Premadasa dan Dissanayake secara terbuka mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan pembenahan program IMF untuk mengurangi tekanan biaya hidup pada warga Sri Lanka dan meringankan beban pembayaran utang negara.

Para analis mengatakan, pemulihan Sri Lanka masih sangat rapuh dan upaya untuk membalikkan reformasi dapat memicu krisis baru. 

Analis mengatakan, pemerintahan baru perlu memastikan bahwa reformasi dilaksanakan dan diselesaikan untuk mentransformasi perekonomian dan menempatkannya pada jalur yang positif.

Editor: Herlina Kartika Dewi