KONTAN.CO.ID - COLOMBO. Sri Lanka menghadapi ujian baru dalam menjaga pemulihan ekonominya menjelang berakhirnya program bantuan Dana Moneter Internasional (IMF).

Anggaran 2027 yang akan diumumkan pada 12 November mendatang menjadi penentu kemampuan pemerintah mempertahankan stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Presiden Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, yang juga merangkap sebagai Menteri Keuangan, akan menyampaikan rancangan anggaran tersebut.

Kebijakan fiskal ini sekaligus menjadi landasan bagi Sri Lanka untuk kembali mengakses pasar obligasi internasional setelah program bantuan IMF senilai US$ 2,9 miliar berakhir pada Maret 2027.

Baca Juga: Blok Masela Diproyeksikan Jadi Penggerak Ekonomi Baru Indonesia Timur

Tantangan pemerintah adalah mengalihkan perekonomian dari fase pemulihan dan stabilisasi menuju pertumbuhan yang lebih kuat tanpa mengorbankan disiplin fiskal dan keberlanjutan utang.

Sri Lanka menunjukkan pemulihan signifikan sejak mengalami krisis ekonomi terburuk pada 2022. Saat itu, negara tersebut kehabisan cadangan devisa, kesulitan mengimpor bahan bakar, pangan, dan obat-obatan, hingga gagal membayar utang luar negeri.

Krisis tersebut juga memicu demonstrasi besar-besaran yang berujung pada pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa.

Kini, perekonomian Sri Lanka telah tumbuh selama 12 kuartal berturut-turut. Cadangan devisa resmi bruto juga meningkat menjadi US$ 6,9 miliar pada akhir Oktober 2026.

Kepala Misi IMF untuk Sri Lanka Evan Papageorgiou menilai pemerintah telah mencatat kemajuan besar dalam memulihkan perekonomian. Namun, upaya tersebut perlu dilanjutkan agar pemulihan tidak berhenti pada stabilisasi.

Baca Juga: Rupiah Loyo, Awas Beban Utang Jangka Pendek Naik

"Ujian utamanya adalah apakah anggaran mampu menjaga keberlanjutan fiskal dan utang sekaligus menyediakan ruang bagi prioritas pembangunan," ujar Papageorgiou.

Dari sisi fiskal, kondisi pemerintah juga relatif membaik. Sri Lanka mencatat surplus primer sebesar 5,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Untuk 2027, pemerintah menargetkan surplus primer sebesar 2,6% PDB dan menekan defisit anggaran keseluruhan menjadi 4,5% PDB.

Pemerintah juga membidik penerimaan negara, termasuk hibah, sebesar 15,5% PDB. Target tersebut mencakup penerimaan pajak sebesar 14,2% PDB, sementara belanja investasi publik dipertahankan di atas 4% PDB.

Baca Juga: Menperin Sarmuji Bidik Industri Hijau Jadi Sumber Ekonomi Baru

Namun, tekanan terhadap anggaran meningkat akibat lonjakan harga energi setelah perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran mendorong kenaikan biaya energi. Inflasi di Kolombo, ibu kota Sri Lanka, meningkat menjadi 8,3% pada Oktober 2026.

Untuk meredam dampaknya, pemerintah telah menyalurkan subsidi bahan bakar dan listrik, bantuan tunai bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, serta dukungan kepada petani dan nelayan.

Pemulihan Belum Merata

Meski indikator ekonomi membaik, manfaat pemulihan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Bank Dunia menilai pemulihan ekonomi Sri Lanka masih belum merata.

Bank Dunia memperkirakan ekonomi Sri Lanka tumbuh 4,4% pada 2026 dan 4,2% pada 2027. Sementara itu, tingkat kemiskinan masih mencapai sekitar 16,9% pada 2025, lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis ekonomi.

Ekonom senior Bank Dunia Jakob Engel menilai Sri Lanka perlu mengubah model pertumbuhannya. Negara tersebut perlu mengurangi ketergantungan pada investasi pemerintah dan pembiayaan berbasis utang, kemudian memperbesar peran investasi swasta, ekspor, serta peningkatan produktivitas.

Baca Juga: Purbaya Ungkap Strategi Tekan Beban Utang, Cari Pembiayaan Berbunga Murah

Anggaran 2027 juga menjadi salah satu syarat penyelesaian evaluasi ketujuh program IMF. Jika evaluasi tersebut rampung, Sri Lanka berpeluang memperoleh pencairan sekitar US$ 345 juta sehingga total dana yang diterima dari program tersebut mencapai sekitar US$ 2,7 miliar.

Kepercayaan investor terhadap Sri Lanka mulai membaik. Pada September 2026, Fitch Ratings menaikkan peringkat utang negara tersebut menjadi B-minus dari sebelumnya CCC-plus. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan kondisi fiskal dan eksternal, pelaksanaan reformasi, serta penguatan cadangan devisa.

Meski demikian, Fitch mengingatkan beban utang dan pembayaran bunga Sri Lanka masih tinggi.

Tantangan semakin besar karena Sri Lanka belum menerbitkan obligasi internasional sejak 2019. Jika kembali mencari pembiayaan di pasar global, negara tersebut berpotensi menghadapi biaya pinjaman yang mahal.

Baca Juga: IMF Sepakati Pendanaan US$345 Juta untuk Bantu Pemulihan Ekonomi Sri Lanka

Mantan Deputi Gubernur Bank Sentral Sri Lanka W.A. Wijewardena memperkirakan biaya pinjaman bisa mencapai 11% hingga 12%.

Menurut dia, tingkat bunga tersebut terlalu mahal bagi Sri Lanka dan berisiko kembali menjerumuskan negara itu ke dalam perangkap utang jika harus mengandalkan pembiayaan dengan bunga setinggi itu.