KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belanja negara belum tersedot separuhnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, saat ini masih ada 60% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang belum dibelanjakan.

Pasalnya, realisasi belanja negara hingga semester I-2023 baru mencapai Rp 1.255,7 triliun, atau 41,0% dari target dalam APBN yang sebesar Rp 3.061,2 triliun.

"Artinya dalam bulan Juli hingga sampai Desember, masih ada 60% APBN yang bisa dibelanjakan," ujar Sri Mulyani adalam acara Pembukaan Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023, Kamis (3/8).

Sri Mulyani bilang, pihaknya akan terus mendukung berbagai aktivitas dalam rangka untuk menggunakan APBN sebagai instrumen yang sangat penting dalam meningkatkan dan memperkuat produk-produk di dalam negeri.

Baca Juga: Sri Mulyani Ingatkan Fenomena El Nino Bisa Kerek Inflasi Lebih Tinggi

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai, rendahnya penyerapan belanja pada periode semester I-2023 tersebut merupakan hal yang normal terjadi setiap tahunnya. Ia menduga, percepatan penyerapan belanja akan terjadi pada semester II-2023.

Namun, menurutnya, kedepannya pemerintah perlu menggenjot belanja untuk pos-pos tertentu, seperti subsidi, jaring pengaman sosial dan juga infrastruktur.

"Implementasinya perlu terus didorong dan juga kita perlu perhatikan bahwa ada beberapa dana pusat itu kan ditransfer ke daerah sehingga ini juga perlu dinavigasi di daerah ini bisa lebih cepat dibelanjakan," kata Riefky.

Sebagai informasi, realisasi belanja negara sepanjang semester I-2023 telah mencapai Rp 1.255,7 triliun atau tumbuh 0,9%. Angka itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 891,6 triliun, atau telah tercapai 39,7% target APBN dan mengalami pertumbuhan sebesar 1,6% dari tahun sebelumnya.

Adapun belanja tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp 417,2 triliun diperuntukkan bagi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Selain itu, juga terdapat belanja Non K/L sebesar Rp 474,4 triliun yang terdiri dari anggaran pensiun, subsidi, dan kompensasi, serta anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 364,1 triliun, atau mencapai 44,7% dari target APBN.

Baca Juga: Ini Cara Sri Mulyani Gunakan Kebijakan Perpajakan untuk Dukung Produk Dalam Negeri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat