KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa posisi kas negara saat ini masih dalam keadaan baik. Meski begitu, ada banyak tantangan dalam hal pengelolaannya.

Menurutnya, kompetensi dalam mengelola kas negara dapat ditingkatkan dengan belajar dari institusi keuangan lainnya di dalam maupun luar negeri. Kerja sama dengan organisasi lainnya seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) juga perlu dimaksimalkan.

“Kemenkeu harus punya kemampuan untuk terus melihat gambaran secara strategis sehingga kita selalu bisa men-direct mau ke mana APBN dalam operasi keuangan negara maupun seperti apa dampaknya terhadap perekonomian,” tutur Sri Mulyani dalam keterangannya, mengutip Jumat (12/1).

Ia menambahkan, kemampuan Kemenkeu sebagai bendahara negara untuk mengelola tools atau instrumen APBN harus agar kredibel, sustainable, dan reliable adalah sebuah tantangan.

Baca Juga: DJP Sebut Pajak Natura Beri Dampak Positif Terhadap Penerimaan PPh 21 di 2023

Adapun posisi APBN harus sejalan dengan mandat undang-undang yaitu instrumen untuk memperbaiki alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

“Oleh karena itu Ditjen Perbendaharaan perlu meningkatkan kemampuan menghubungkan pengelolaan APBN dari sisi treasury function dan pengelolaan ekonom,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan senantiasa menyempurnakan sistem yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

“Kita terus memperbaiki sistem penganggaran dengan digitalisasi mulai dari Modul Penerimaan Negara (MPN), Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), dan SAKTI,” tutur Prima

Ia menjelaskan, sejak beberapa bulan yang lalu semua satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga sudah diwajibkan untuk menggunakan SAKTI sehingga bisa dimonitor dan mempermudah pemeriksaan BPK.

“Kami juga mengupayakan interkoneksi MPN dengan core tax administration system (CTAS)," tambahnya.

Adapun untuk tahun ini, Ditjen Perbendaharaan memiliki resolusi pengelolaan kas "towards a world class cash management operation". Resolusi ini meliputi digitalisasi dalam hal payment gateway, Digipay, pemanfaatan QRIS dan BI Fast, serta integrasi dompet digital pemerintah ke Sistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Baca Juga: Aturan Terbit! Pemerintah Bebaskan PPN Atas Barang dan Jasa Keperluan Hankam

Di sisi liquidity management dilakukan assessment cash buffer yang dinamis, minimalisasi cost of fund, dan artificial intelligence untuk simulasi pengelolaan APBN.

Lalu enhancing cash resources yaitu pengembangan instrumen untuk liquidity operations, pengembangan kapasitas Treasury Dealing Room sebagai pengelola kas pemerintah, serta scheduled payment date yang terhubung dengan optimalisasi kas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi