KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui ekonomi Indonesia di tahun depan belum tentu rebound di level yang tinggi. Hal ini tergantung penanganan pandemi virus corona, termasuk disiplin masyarakat menjaga kesehatan. 

“Kalau pulih apa yang disebut rebound atau turning point terjadi. Namun tidak dijamin kuat dan cukup tinggi ini yang menjadi perhatian kita semua,” kata Menkeu dalam Konferensi Pers, Selasa (1/12). 

Namun demikian, Menkeu mengatakan awal tahun depan situasi ekonomi bakal lebih baik dari tahun ini. Secara gradual pemulihan ekonomi sudah terjadi di kuartal III-2020 hingga kuartal IV-2020 dan berlanjut di 2021. Terlebih adanya harapan penemuan vaksin sampai kepada vaksinasi. 

Baca Juga: Stimulus belum maksimal, kredit UMKM masih terkontraksi

“Jadi pertimbangan dan fokus kita di 2021 adalah bagaimana kuatnya momentum pemulihan. Kalau recover, recovery yang kita harapkan kan level pemulihannya tingkatnya cukup tinggi sehingga bisa meningkatkan jumlah angkatan kerja,” ujar Menkeu.

Meski begitu, Menkeu masih optimistis pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5%, jauh lebih tinggi dari prediksi ekonomi 2020 yang minus 1,7% hingga minus 0,6%.

Agar ekonomi bisa tumbuh 5%, Menkeu menyampaikan pemerintah telah menyediakan anggaran belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun pada 2021. Menkeu mengatakan, dalam rapat Kabinet, Presiden RI Joko Widodo sudah memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) untuk bisa melakukan langkah strategis dari anggaran yang diterima.

“Terus terang pelaksanaannya dan kendala di luar masalah anggaran, misalnya dengan perubahan adanya work from home (wfh), dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB),” ujar Menkeu.

Oleh karenanya, Menkeu mengatakan pemerintah berkomitmen untuk bisa melakukan eksekusi anggaran dengan cepat namun tetap akuntabel, apabila diperlukan redesign program di tahun depan. 

Baca Juga: Pemerintah akan tawarkan PSN di tahun depan, ini respons pengusaha

Sri Mulyani menambahkan langkah strategis pemerintah dalam membelanjakan uang negara antara lain difokuskan terhadap perlindungan sosial yang dilaksanakan sejak Januari 2020. 

Selain itu, belanja modal di seluruh K/L dengan DIPA yang sudah diterima Senin (30/11) lalu, K/L bisa melakukan procurement-nya secepat mungkin. “Bahkan kalau bisa sebelum APBN dimulai, sehingga pelaksanaan program bisa dimulai di Januari,” ujar Menkeu.

Selanjutnya: Sri Mulyani sebut inflasi bergantung pada penanganan pandemi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi