KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan menganggarkan belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 650 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), atau turun 29,34% dari anggaran TKD Rp 919,9 triliun dalam APBN 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, alasan anggaran TKD turun, lantaran pemerintah melalui belanja Pemerintah Pusat (pempus) atau Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan mengalokasikan Rp 1.376,9 triliun tahun depan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah.

“Penyesuaian alokasi TKD merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah untuk memperbesar alokasi belanja K/L yang  diarahkan langsung untuk dinikmati masyarakat dan mendukung program-program prioritas yang dilaksanakan di daerah, yang sejatinya dinikmati oleh seluruh masyarakat daerah,” tutur Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna, Kamis (21/8/2025).

Fundamental Tetap Kuat, Pasar Respons Positif Saham BBCA

Kebijakan tersebut lanjutnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kehadiran negara semakin dirasakan masyarakat di tingkat lokal melalui layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, Koperasi Desa Merah Putih serta program strategis lainnya.

Baca Juga: Alokasi TKD 2026 Menyusut, Tito Karnavian Dorong Daerah Lebih Kreatif Gali PAD

Untuk diketahui, bila dirinci, anggaran TKD yang turun diantaranya, Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi Rp 45,1 triliun, turun drastis dari sebelumnya dalam APBN 2025 Rp 192,3 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 373,8 triliun, atau turun dari APBN 2025 Rp 446 triliun.

Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun depan Rp 155,1 trilun, atau turun dari APBN 2025 Rp 185,2 triliun. Dana Otonomi Khusus Rp 13,1 triliun, atau turun dari APBN 2025 Rp 17,5 triliun.

Dana Desa dialokasikan Rp 60,6 triliun, atau turun dari APBN 2025 Rp 71 triliun, dan insentif fiskal Rp 1,8 triliun, atau turun dari APBN 2025 Rp 6 triliun.

Saat dikonfirmasi, Direktur Jenderal Perrimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani tidak membeberkan alasan mengapa khususnya target DBH mengalami penurunan signifikan.

Akan tetapi, ia menjelaskan penyesuaian TKD tahun 2026 menjadi satu kesatuan dari arah kebijakan pemerintah yang semakin memperkuat program prioritas untuk masyarakat dan pembangunan daerah pada tahun 2026.

Baca Juga: Sri Mulyani: Anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) Menyusut Jadi Rp 650 Triliun pada 2026

Selain itu, ia membeberkan, program dukungan kepada masyarakat dan pembangunan daerah diperkuat melalui program baru yang semakin kuat, melalui makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang langsung disalurkan ke masyarakat, serta program pembangunan jalan, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, pembangunan desa-koperasi-UMKM di daerah.

“Dengan anggaran dan kegiatan program prioritas yang lebih besar tersebut di tahun 2026 semuanya dominan untuk masyarakat serta membangun di daerah, yang diharapkan akan semakin cepat dan terstandar dimanfaatkan di daerah,” ungkapnya.

Nah, dengan anggaran prioritas  yang semakin masif di daerah tersebut, anggaran TKD pada 2026 diarahkan untuk mendukung belanja pegawai, operasional pemerintah daerah, serta pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, ia membeberkan, melalui satu kesatuan belanja prioritas pemerintah dan TKD pada tahun 2026 diharapkan akan mempercepat pembangunan di daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta semakin mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Baca Juga: Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) 2026 Turun, Ada Potensi Kenaikan Pajak Daerah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News