KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani khawatir jika anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak ditambah pada tahun ini, maka akan menambah beban pada anggaran subsidi di 2023.

Ia menghitung, anggaran subsidi tahun ini harus ditambah Rp 195,6 triliun dari total subsidi tahun ini yang sebesar Rp 502 triliun, jika pemerintah tidak menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sehingga total anggaran subsidi dan kompensasi tahun ini bisa tembus hingga Rp 698 triliun.

“Hitungan yang disampaikan ke Presiden, kalau tadi (anggaran subsidi) Rp 195,6 triliun tidak kita sediakan di tahun ini maka dia akan ditagih di APBN 2023. Jadi bukan berarti tidak ada,” tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian terkait Kebijakan Subsidi BBM, Jumat (26/8).

Transformasi Dunia Kerja, Kemnaker Dorong Shopee Affiliate Buka Peluang Kerja Baru

Padahal, kata Sri Mulyani, tahun depan pemerintah sedang berusaha menyehatkan APBN dan mengembalikan defisit untuk kembali ke 3% dari PDB.

Baca Juga: Harga Pertalite dan Solar Dievaluasi, Pemerintah Siapkan BLT

Namun, jika anggaran Rp 195,6 triliun tidak ditambahkan, dan kemudian menjadi tagihan PT Pertamina kepada Pemerintah di tahun depan, maka anggaran subsidi yang ditargetkan Rp 336,3 triliun di 2023 akan hilang separuhnya hanya untuk membayar tagihan tahun ini.

“Rp 195,6 triliun itu memakan lebih dari separuh anggaran subsidi dan kompensasi tahun depan yang kita anggarkan Rp 336,3 triliun. Pasti anggaran subsidi di 2023 akan tidak cukup, dan menimbulkan persoalan sama lagi,” jelasnya.

Atas dasar itu, Sri Mulyani khawatir jika tidak ada penyesuaian harga BBM ataupun tidak ada tambahan anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada tahun ini akan menimbulkan efek buruk ke depannya.

Bahkan, ia memperhitungkan tambahan penerimaan negara dalam Perpres 98/2022 yang sebesar Rp 420 triliun pada tahun ini, hanya akan digunakan untuk menambah anggaran subsidi energi saja.

“Penerimaan negara yang nambah Rp 420 triliun pun akan kita pakai semua untuk subsidi energi, Pertalite, solar, LPG 3 kg, dan listrik. Itu enggak akan mencukupi seluruh windfall profit karena dipakai semua dan akan habis,” imbuhnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Jika Tidak Ada Perpres 98/2022 Realisasi PNBP Sudah Tembus 100%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News