KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan,  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bekerja sangat keras dalam menahan dampak negatif Covid-19, salah satunya melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Menurutnya, APBN akan terus dikelola secara akuntabel, transparan, dan kredibel sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Berbagai program PC-PEN ini dilakukan dan didesain di tengah-tengah krisis terjadi yang memang sangat dinamis. Dalam hal ini, kita memahami kemungkinan terjadinya risiko penggunaan uang negara dalam situasi krisis. Sehingga di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kita melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum,” kata Sri MUlyani pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Tahun 2021 secara virtual pada, Selasa (14/09).

Sri Mulyani mengatakan, aparat penegak hukum yang diantaranya adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BPKP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selalu dilibatkan pada saat perancangan maupun pelaksanakan PC-PEN. Pemerintah juga terus berkonsultasi dan berkomunikasi dengan BPK sebagai lembaga auditor negara eksternal yang independen.

Baca Juga: Belajar dari tahun lalu, Sri Mulyani yakin ekonomi Indonesia 2021 jauh lebih baik

Salah satu indikator pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan adalah diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan atas raihan opini WTP untuk LKPP, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta mendorong agar capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Kata Sri Mulyani, pemerintah bekerja luar biasa keras menggunakan instrumen APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi.  Dan Alhamdulillah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun 2020 dicapai. Itu bukan sesuatu yang mudah namun kita mensyukuri apa yang kita capai,” terangnya.

Sri Mulyani menambahkan, sebanyak 84 LKKL dari 86 kementerian/lembaga mendapatkan opini WTP. Ia mengakui peningkatan kualitas laporan keuangan yang terjadi pada situasi yang extraordinary ini merupakan suatu prestasi yang tidak mudah dan bukan sesuatu yang sederhana.

Menkeu juga melihat adanya peningkatan kualitas laporan keuangan pada pemerintahan daerah. Sebanyak 486 dari 542 pemerintah daerah atau 89,7% mendapatkan opini WTP, yang terdiri dari 33 provinsi, 88 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

Selanjutnya: Sri Mulyani: Penerapan pajak karbon akan diterapkan bertahap

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat