KONTAN.CO.ID - NUSA DUA. Pertemuan ketiga Minister Finance and Central Bank Governors (FMCBG) dalam G20 di Nusa Dua Bali yang berlangsung pada 15 dan 16 Juli 2022 telah menyepakati sejumlah hal, meski tidak menghasilkan pernyataan bersama atau komunike.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, terdapat banyak kesepakatan yang didapat dari pertemuan selama dua hari tersebut. Setidaknya, dari 14 paragraf kesepakatan, hanya ada dua paragraf yang berbeda pandangan dari anggota G20.

“Ada 14 paragraf  hasil pertemuan dari dua hari ini. Kebanyakan paragraf didukung banyak negara, hanya dua paragraf yang memiliki perbedaan dan merefleksikan tidak bisa rekonsiliasi,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers di Nusa Dua Bali, Sabtu (16/7).

Indonesia Mulai Babak Baru Energi Bersih: Hidrogen Hijau di Ulubelu

Menurutnya, masing-masing negara dalam forum G20 mempunyai pandangan dan langkahnya masing-masing dalam menyelesaikan masalah, sehingga belum bisa di rekonsiliasi.

Sayangnya, Sri Mulyani masih enggan menjelaskan lebih lanjut terkait rincian dari 14 paragraf kesepakatan tersebut. Namun dia menegaskan, anggota G20 menyepakati capaian yang bisa diimplementasikan segera dalam menghadapi krisis global yang tengah terjadi.

Baca Juga: Negara G20 Berhasil Kumpulkan Pembentukan Dana Perantara Keuangan US$ 1,28 Miliar

Salah satunya ada;ah menyepakati untuk membentuk Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF) sebesar US$ 1,28 miliar.

Nah, sejumlah negara yang telah menyatakan komitmennya untuk berkontribusi dalam pembentukan FIF  tersebut diantaranya Amerika Serikat (AS), Eropa, Jerman, Indonesia, Singapura, Inggris. Juga beberapa organisasi filantropi seperti Welcome Trust, dan Melinda and Gates Foundation.

Sementara itu, tambahan negara yang menyampaikan komitmennya dalam dua hari rangkaian 3rd FMCBG G20 2022 adalah Italia, China, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Korea.

Kemudian, untuk keuangan berkelanjutan, anggota G20 menggarisbawahi inklusi keuangan untuk ekonomi hijau yang rencananya akan diimplementasikan di 2030, serta Perjanjian Paris terkait peta jalan keuangan berkelanjutan untuk transisi ekonomi hijau dari institusi-institusi keuangan untuk net zero emission dan juga peningkatan akses stabilitas dan keterjangkauan.

Selanjutnya, untuk bidang infrastruktur, telah disepakati untuk menciptakan kualitas dan investasi infrastruktur, agar bisa meningkatkan pendanaan dan pengembangan kerangka kerja sama dengan pihak swasta.

Baca Juga: Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 Tak Menghasilkan Komunike

“Untuk investasi juga diskusi masa depan global dan hubungan infrastruktur global, para sentral bank menegaskan komitmen untuk revitalisasi infrastruktur dengan cara berkelanjutan, inklusif dan menekan biaya,” jelasnya.

Lebih lanjut, ada juga kesepakatan terkait perpajakan internasional yang terdiri dari dua pilar. Menurut Sri Mulyani, terkait pajak  pembangunan dan transparansi pajak, anggota G20 menegaskan pentingnya teknis dan pengembangan kapasitas dua pilar tersebut.

“Ini untuk implementasi=kan standar kepajakan ekspor untuk Asia Initiative Bali Declaration dari  11 yurisdiksi,” pungkas Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News