KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga saat ini sudah banyak terobosan yang dilakukan negara untuk mewujudkan komitmen transisi hijau Indonesia.

Terobosan tersebut di antaranya, Indonesia menginisiasi perdagangan karbon secara bertahap. Saat ini, sistem perdagangan karbon mandatori atau emission trading system (ETS) baru diterapkan di sektor energi, berdasarkan pada Permen ESDM 16/2022.

Tahun 2023, terdapat 99 PLTU yang berpotensi mengikuti ETS dengan kapasitas total 33.565 mega-watt atau 86,03% dari total PLTU batubara nasional.

Baca Juga: Bisa Berimbas pada Ekonomi, Sri Mulyani Waspadai Sistem Perdagangan Karbon

“Selain mekanisme perdagangan, kita juga menerapkan pajak karbon,  sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan perpajakan, dimulai pada sektor pembangkit listrik berbahan baku batu bara,” tutur Sri Mulyani dikutip dari akun instaggramnya @smindrawati, Rabu (7/6).

Selanjutnya, pemerintah juga telah mengembangkan mekanisme pembiayaan inovatif untuk mendorong pembiayaan hijau melalui peranan special mission vehicles (SMVs) seperti di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), SDG-Indonesia One di bawah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Indonesia Investment Authority (INA).

Di samping itu, sejak tahun 2018 Indonesia telah menjadi pelopor penerbitan green sukuk. Banyak negara emerging dan developing yang sekarang mulai mengikuti jejak Indonesia.

Baca Juga: Perkuat Ekonomi Karawang, Agung Podomoro Luncurkan Parkland Podomoro Karawang

Sampai tahun 2022, total penerbitan green sukuk global Indonesia mencapai US$5 miliar, sementara untuk green sukuk retail mencapai Rp 20,86 triliun. Pemerintah juga telah menerbitkan SDGs Bond yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2021 dengan nilai mencapai EUR 500 juta.

“Inilah komitmen nyata transisi hijau Indonesia yang tentu membutuhkan dukungan dan peranan dari semua pihak,” ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi