KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, fenomena perubahan iklim yang bisa menimbulkan bencana harus diantisipasi dengan baik oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Sebab pada muaranya bisa menimbulkan bencana keuangan bagi masyarakat, maupun pemerintah. Ini karena aset-aset yang dimiliki masyarakat seperti rumah dan kendaraan pasti akan rusak akibat bencana tersebut.

Selain itu, bencana alam juga berdampak pada aset negara, seperti jalan raya, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang rusak. Gedung-gedung pemerintah pun bisa  mengalami kerusakan saat bencana alam skala besar.

Baca Juga: Buka Rakornas Penanggulangan Bencana, Jokowi: Siaga dan Waspada Jadi Kunci

“Bencana alam itu tidak hanya menjadi bencana kemanusiaan, tetapi menjadi bencana dari sisi fasilitas dan infrastruktur, yang domino efeknya menjadi bencana keuangan. Entah keuangan pribadi atau keuangan daerah, juga keuangan negara,” tutur Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2023, Kamis (2/3).

Bendahara keuangan negara itu mengatakan, bencana keuangan tersebut selain merugikan keuangan masyarakat, tetapi juga akan membebani keuangan daerah dan akhirnya berdampak pada keuangan negara. Sebab sejatinya, pemerintah juga pastinya akan membantu proses pemulihan dari dampak bencana tersebut.

Untuk itu, kata Dia, perlu adanya desain pendanaan atau pembiayaan dari sisi APBN dan APBD agar bisa diperkuat dan bisa mendanai kejadian bencana alam yang tidak terduga. Sebagai contoh, daerah diminta untuk menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) guna mengantisipasi bencana.

Bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengalokasikan DAK, diusulkan untuk menggunakan mekanisme pooling fund atau mengumpulkan pendanaan.

Baca Juga: Jokowi: Indonesia Menempati Tiga Teratas Negara Paling Rawan Bencana

Dia menambahkan, pemerintah juga harus menyiapkan strategi, kebijakan, mitigasi, pembiayaan risiko bencana ini diperlukan, jadi bagaimana bencana ini bisa dimitigasi dari sisi desain pembiayaannya atau dari sisi pendanaannya.

“Karena indonesia adalah negara yang frekuensi bencana alamnya besar secara geografis maka sudah seharusnya jika mendesain pendanaan. Pembiayaan dari sisi APBN dan APBD,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .