KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Dari Januari 2022 hingga 14 Desember 2022, pemerintah sudah mengantongi sekitar Rp 5,06 triliun dari pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati cukup semringah dengan penerimaan ini. Pasalnya, reformasi pajak telah berdampak positif terhadap penerimaan pajak Indonesia.

Oleh karena itu, dari Juli 2020 hingga 14 Desember 2022, pemerintah telah mengantongi PPN PMSE dengan total Rp 9,66 triliun. 

Baca Juga: Perluasan Pemungut PPN PMSE Diyakini Dongkrak Penerimaan Pajak Konsumsi Tahun Depan

Penerimaan PPN PMSE ini disumbang oleh 134 PMSE pilihan yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sejak Juli 2020, dengan rincian 51 PMSE pada periode Juli hingga Desember 2020, kemudian 43 PMSE di Januri hingga Desember 2021, serta 40 PMSE pada periode Januari hingga 14 Desember 2022.

"Untuk pajak dari transaksi elektronik kita sudah mendapatkan 134 pelaku di bidang transaksi elektronik yang sekarang total PPN yang disetor mereka mencapai Rp 9,66 triliun," tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (20/12). 

Pemungut PPN PMSE ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan no.48/PMK.03/2020 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan no. 60/PMK.03/2022. Ada sejumlah kriteria yang diatur detil oleh Ditjen Pajak lewat Peraturan Ditjen Pajak no. PER-12/PJ/2020 terkait pemungut PPN PMSE. 

Baca Juga: Transaksi Digital Ngebut, Pemerintah Tunjuk PMSE Domestik Jadi Pemungut PPN

Para pemungut PPN PMSE harus memiliki nilai transaksi minimal sebesar Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta sebulan. Atau paling tidak, perusahaan digital telah diakses lebih dari 12.000 pengunjung dalam satu tahun atau 1.000 pengunjung dalam satu bulan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli