KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan jaminan atas sindikasi kredit untuk proyek LRT senilai Rp 19,25 triliun. Sindikasi kredit tersebut berasal dari 12 bank, yang terdiri dari Rp 18,1 triliun untuk kredit investasi dan Rp 1,15 triliun untuk kredit modal kerja.

Sri Mulyani mengatakan, pembiayaan yang dilakukan konsorsium sindikasi ini membutuhkan jaminan dari pemerintah. Oleh karena itu, "Pemerintah memberikan jaminan atas pinjaman PT KAI sebesar 18,1 triliun (kredit investasi) yang penandatanganan akan dilakukan hari ini. Jaminan itu tentu dengan asumsi PT KAI akan membayar kembali apa yang dipinjamkan dari konsorsium atau sindikasi perbankan," kata Sri Mulyani di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (29/12).

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, pembiayaan untuk proyek senilai Rp 29,9 triliun ini cukup rumit. Sebab, tidak hanya menggunakan APBN, tapi juga dari sumber pembiayaan lainnya. Bahkan, pembiayaan dari APBN jenisnya bermacam-macam.

Pertama, alokasi dalam APBN sebesar Rp 7,6 triliun dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) sejak tahun 2015 untuk PT KAI. Kedua, dalam bentuk PMN Rp 1,4 triliun untuk PT Adhi Karya.

Tak hanya untuk korporasi, pemerintah juga memberikan dukungan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap KAI dalam melaksanakan kewajibannya. Dukungan yang dimaksud, yaitu berupa subsidi dari karcis yang akan dijual ke pengguna.

Untuk diketahui, proyek LRT ditargetkan beroperasi pada 2019 dan akan melayani 140 kali perjalanan setiap harinya dengan headway atau waktu antara rata-rata tiga hingga enam menit.

Masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi LRT ini dapat naik dari 17 stasiun pemberhentian LRT di Jabodebek. Tarif awal yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 12.000.

Dengan enam rangkaian kereta, LRT Jabodebek mampu mengangkut 116.000 penumpang per haru pada awal masa operasinya di 2019 dan diharapkan menjadi 494.000 penumpang pada 2069.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati