KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar atau sekitar Rp 21 triliun (kurs Rp 16.200) untuk mempensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1.

Adapun PLTU berkapasitas 600 megawatt (MW) di Jawa Barat tersebut menjadi salah satu yang akan disuntik mati pemerintah dalam upaya mengiringi emisi karbon.

Nah, pelaksanaannya akan dilakukan melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.

Baca Juga: Menilik Realisasi Program Pensiun Dini PLTU di Tanah Air

"Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant. Dengan kapasitas 660 MW, akan membutuhkan biaya kurang lebuh US$ 1,3 miliar untuk memensiunkan dini pembangkit listrik ini dalam 7 tahun ke depan," ujar Sri Mulyani dalam unggahan di instagram pribadinya @smindrawati, dikutip Minggu (21/4).

Bendahara Negara tersebut menyampaikan, pensiunan dini PLTU Cirebon-1 dapat menyelamatkan 28,5 juta ton CO2e. Investasi yang dibutuhkan untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon ini diakui sangat besar.

Berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), terdapat kesenjangan investasi tiap tahunnya sebesar kurang lebih US$ 400 miliar untuk mengimplementasikan elemen-elemen esensial dari transisi tersebut.

Baca Juga: Bertemu Bos ADB, Sri Mulyani Bahas Kelanjutan Pensiun Dini PLTU Batubara 660 MW

Ia menekankan, peranan Multilateral Development Bank (MDB) seperti World Bank, Asian Development Bank dan Asian Infrastructure Investment Bank dalam mengoreksi persepsi risiko dan manajemen sangatlah kritikal.

"Tanpa peranan mereka, kita hanya akan bergantung pada pembiayaan publik, baik pada skala nasional maupun global dan tidak menarik pembiayaan dari sektor swasta sama sekali," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi