KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih menjadi polemik yang hangat dibicarakan. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap menjadi pihak yang disalahkan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai 1 Januari 2021.

Salah satunya oleh Edi Mulyadi dalam salah satu tulisan di Kompasiana. Bahkan Sri Mulyani juga dinilai sudah mengingkari sumpah jabatan yang mengatasnamakan Tuhan dan menafikkan kesetiaan terhadap republik.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Keuangan lewat Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Nufransa Wira Sakti, memberikan jawaban berbagai tuduhan yang mengarah ke Sri Mulyani.

Baca Juga: Trending topic: Kenaikan tarif BPJS Kesehatan, Lion Air beri diskon tiket

"Sri Mulyani Indrawati kembali ke Indonesia dengan meninggalkan gajinya yang puluhan kali lipat dari gaji yang diterima sebagai menteri sekarang ini," tulisnya dalam akun Facebook pribadinya, Jakarta, Minggu (8/9).

"Begitu juga fasilitasnya, sangat jauh dari apa yang diberikan di Indonesia. Pengorbanan yang sangat besar demi cintanya kepada republik tempat tanah kelahirannya," sambungnya.

Nufransa mengatakan, pemerintah tidak abai kepada rakyat dalam konteks BPJS Kesehatan. Sebab sekitar 134 juta jiwa peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) iurannya dibayarkan oleh APBN dan APBD.

Baca Juga: Menko Puan: Kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie