KONTAN.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani yakin, kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Freeport McMoRan Inc mengenai pelepasan saham mayoritas PT Freeport Indonesia bisa dilakukan akhir tahun ini. Kesepakatan itu, yang saat ini masih dirundingkan kedua pihak antara lain mengenai harga, jadwal, serta timbal balik perpanjangan izin operasional Freeport. 

Pemerintah Indonesia menginginkan Freeport McMoRan menjual 51% saham PTFI. Namun, perusahaan tambang di Amerika Serikat ini ingin barter dengan lisensi operasional sampai tahun 2041. 

Pada CNBC, Sri Mulyani mengatakan, kesepakatan antara Indonesia dan Freeport sudah bisa dieksekusi sebelum tahun 2018. "Saya percaya, kedua pihak memiliki tujuan yang kuat untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan Indonesia dan Freeport," katanya di Washington DC, Rabu waktu setempat (11/10).

Sejatinya, perundingan antara pemerintah dan Indonesia mengenai divestasi Grasberg yang merupakan tambang penghasil tembaga terbesar kedua dunia ini masih belum ada kemajuan, selain kerangka awal yang pernah dibicarakan Agustus lalu. 

Seperti ditulis Kontan.co.id, CEO Freeport McMoRan Inc Richard Akerson belum lama mengirim surat, menolak penghitungan 51% saham divestasi versi pemerintah berdasarkan operasional Freeport sampai tahun 2021, bukan yang diperpanjang sampai 2041. 

Menteri ESDM Ignasius Jonan bersikeras, Freeport harus setuju dulu menetapkan harga divestasi 51% sebelum operasional diperpanjang. Syarat lainnya, Freeport harus membuat smelter dan penerimaan negara harus lebih besar. 

Jonan menargetkan pembicaraan harga selesai dalam waktu tiga bulan, seiring dengan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga Freeport yang diperpanjang tiga bulan mendatang. Tadinya, pemerintah menargetkan perundingan lima poin dengan Freeport kelar dua hari lalu (10/10). 

   

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia