KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan dukungan APBN pada transformasi digital di Indonesia. Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat memberikan arahan pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital di Indonesia (FEKDI) dan Launching Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (5/4). “Transformasi digital tidak mungkin terjadi kalau di sebagian Indonesia masih belum terkoneksi dengan layanan internet. Pada APBN tahun 2021 ini, dialokasikan belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp17 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp 9 triliun untuk menjangkau seluruh daerah di Indonesia supaya bisa terkoneksi dengan internet,” ucap Sri Mulyani, Senin (5/4).
Ia melanjutkan bahwa alokasi belanja ini ditujukan agar 9.113 desa yang merupakan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), 93.900 sekolah dan pesantren, 3.700 Puskesmas, 6.000 Polsek dan Koramil, serta 47.900 desa dan kecamatan bisa terhubung dengan jaringan internet. Menurut Menkeu, inti dari transformasi digital yang berkeadilan adalah adanya alokasi belanja di bidang infrastruktur agar konektivitas digital antar daerah bisa dibangun.
Baca Juga: Jamin pelaksanaan proyek strategis nasional, Sri Mulyani terbitkan payung hukum Selanjutnya, Pemerintah tidak hanya menyediakan dukungan pada pembangunan infrastruktur digital saja, tetapi juga memberikan dukungan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mereka mampu bersaing di era digital dan mengikuti perkembangan jaman. “Idenya adalah supaya masyarakat kita mampu untuk terus berlatih melakukan
upskilling dan
upgrading sehingga mereka bisa terus sesuai dan mengikuti perubahan zamannya. Jadi persiapan untuk peningkatan SDM melalui pendidikan dan vokasi juga menjadi hal yang sangat penting,” kata Sri Mulyani.
Penyiapan SDM yang berkualitas menuju era digital ini dilakukan diantaranya melalui program kartu prakerja sebagai sarana yang bisa digunakan masyarakat untuk menambah keterampilan, upgrading sekolah, dan vokasi, baik yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Ketenagakerjaan, serta pengembangan SDM melalui pemberian beasiswa oleh LPDP. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menilai bahwa pembentukan satuan tugas (satgas) P2DD yang diluncurkan hari ini bertujuan untuk memperluas dan mempercepat digitalisasi di daerah. Ia berharap bahwa satgas ini mampu mengakselerasi transformasi digital dengan beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah orientasi pada hasil (
deliverable assurance), pemanfaatan data bersama (data
utilization), perbaikan berkelanjutan (
continuous improvement), serta mendukung kebijakan fiskal secara komprehensif (
supporting nasional
fiscal policy). “Dukungan dan sinergi antara pusat dan daerah tentu akan lebih mempercepat lagi transformasi digital di Indonesia, dan juga akan makin membangun tata kelola lebih baik transparan dan bisa
just in time. Synergy is better than my way or your way. Ini merupakan sesuatu yang kita perlu dilakukan yaitu
it is our way, jadi tidak masing-masing punya transformasi sendiri-sendiri,” tutup Menkeu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli